Suarapena.com, BEKASI – Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menyatakan keprihatinannya atas banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kota Bekasi dalam beberapa hari terakhir. Banjir terjadi akibat curah hujan ekstrem yang mengguyur wilayah Bekasi dan sekitarnya.
Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Januari 2026. Hujan dengan intensitas tinggi yang turun sejak pagi hingga malam hari pada Kamis menyebabkan sejumlah kawasan di Kota Bekasi terendam banjir.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi mencatat, hingga pukul 21.00 WIB, genangan air terjadi di berbagai kecamatan dengan ketinggian bervariasi, mulai dari 5 sentimeter hingga 150 sentimeter.
Latu menjelaskan, banjir di Kota Bekasi disebabkan oleh dua faktor utama, yakni banjir kiriman dari hulu Sungai Cileungsi dan Cikeas, serta tingginya curah hujan yang terjadi dalam waktu bersamaan.
Namun demikian, Latu menilai, banjir yang terjadi saat ini juga tidak terlepas dari kondisi sistem drainase Kota Bekasi yang belum memadai. Menurut dia, pembangunan infrastruktur kota belum diimbangi dengan pembangunan drainase yang baik, baik di lingkungan permukiman maupun di sepanjang jalan utama.
“Kota Bekasi sebenarnya sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Drainase, yang mengatur perencanaan, pemeliharaan, hingga sanksi. Namun, implementasinya belum maksimal, terbukti banjir masih terus terjadi,” kata Latu, Jumat (23/1/2026).
Ia menekankan agar arah pembangunan Kota Bekasi ke depan lebih difokuskan pada upaya penanggulangan banjir, yang dinilainya masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah.
Menurut Latu, pembangunan fasilitas kota seperti taman dan destinasi wisata memang penting, tetapi penanganan banjir harus menjadi prioritas utama karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
“Banjir bukan hanya soal genangan air, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis serta kerugian material dan immaterial bagi warga,” ujarnya.
Karena itu, Latu mendorong Pemerintah Kota Bekasi untuk memprioritaskan perbaikan sistem drainase, pembangunan polder air, serta perencanaan penanggulangan banjir yang lebih terintegrasi.
Ia berharap, pada akhir masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, permasalahan banjir dapat ditangani secara lebih optimal dan tidak lagi menjadi ancaman rutin bagi masyarakat. (sp/pr)
