Suarapena.com, BANDUNG – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyambut positif instruksi Presiden, Prabowo Subianto terkait reaktivasi Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung.
Farhan mengatakan, arahan tersebut diterimanya setelah kunjungan Presiden ke Kota Bandung pada 25 Mei 2026 lalu. Menurut dia, Presiden meminta agar Bandara Husein di Bandung dan Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta kembali diaktifkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Setelah Presiden berkunjung ke Kota Bandung, sore harinya saya mendapatkan kabar bahwa Presiden memberikan instruksi agar reaktivasi Bandara Husein dilakukan bersama-sama dengan Bandara Adi Sucipto,” kata Farhan, Jumat (29/5/2026).
Farhan menjelaskan, selama ini Bandara Husein tidak sepenuhnya ditutup. Aktivitas penerbangan masih berlangsung, namun terbatas pada penerbangan komersial berjadwal menggunakan pesawat baling-baling dengan rute antarkota di Pulau Jawa.
Ia optimistis reaktivasi tersebut dapat mengembalikan peran strategis Bandara Husein sebagai salah satu penggerak ekonomi Kota Bandung.
Menurut Farhan, pada 2019 jumlah penumpang Bandara Husein mencapai sekitar 3,8 juta orang, terdiri dari 3 juta penumpang domestik dan sekitar 800.000 penumpang internasional.
“Kita ingin mengembalikan kejayaan Bandara Husein dan pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Kota Bandung akan melakukan pembenahan infrastruktur penunjang, terutama akses menuju bandara.
Salah satu yang menjadi prioritas ialah perbaikan jalur masuk dan keluar menuju kawasan bandara, termasuk akses dari arah Tol Pasteur melalui kawasan PT Dirgantara Indonesia dan kompleks TNI AU.
Farhan menilai, penyelesaian Jalan Layang Nurtanio akan membantu memperlancar arus kendaraan menuju Bandara Husein dari sisi barat maupun timur Kota Bandung.
Terkait keberadaan Bandara Kertajati, Farhan menegaskan seluruh kebijakan tetap berada di tangan pemerintah pusat karena statusnya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ia mengatakan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan arah pengembangan Kertajati, termasuk kemungkinan pengembangan sebagai pusat pemeliharaan dan overhaul pesawat.
Farhan menambahkan, proses kajian reaktivasi saat ini tengah disiapkan oleh Bappenas bersama pemerintah pusat. Pembahasan itu mencakup skema investasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota.
“Mudah-mudahan tahun ini mulai dihitung oleh Bappenas. Termasuk nanti menentukan sumber pembiayaan dan porsi investasi masing-masing,” kata Farhan.
Ia juga menyebut kemungkinan penggunaan skema pinjaman luar negeri untuk proyek pengembangan Bandara Husein, mengingat sebagian besar anggaran tahun 2026 telah berjalan.
“Kalau pakai pinjaman luar negeri, siapa yang berhak mengelola uangnya. Karena siapapun yang berhak menggunakan uangnya maka berkewajiban untuk mengembalikannya,” tutur Farhan. (sp/ky)
