Suarapena.com, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, mempertanyakan kebijakan impor 105.000 unit kendaraan dari India di tengah kondisi industri otomotif nasional yang dinilai sedang mengalami perlambatan.
Menurut dia, keputusan tersebut perlu dievaluasi karena berpotensi menambah tekanan terhadap industri dalam negeri yang saat ini membutuhkan dukungan permintaan.
“Di saat industri otomotif kita sedang lesu, kenapa justru ada impor dalam jumlah besar?” ujar Darmadi dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).
Darmadi mengungkapkan, nilai impor kendaraan tersebut diperkirakan mencapai Rp 24,66 triliun. Pengadaan dilakukan oleh BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih.
Rinciannya, sebanyak 35.000 unit kendaraan diimpor dari Mahindra & Mahindra dan 70.000 unit dari Tata Motors.
Darmadi menilai, belanja negara semestinya diarahkan untuk memperkuat industri nasional, terutama ketika sektor tersebut sedang menghadapi penurunan permintaan.
Ia menyebut, penjualan mobil domestik turun sekitar 7 persen. Selain itu, permintaan kendaraan niaga dalam dua tahun terakhir juga mengalami penurunan.
“Industri kita sedang butuh order. Kalau ada pesanan besar seperti ini, seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menjaga utilisasi pabrik dan lapangan kerja,” kata legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Menurut dia, apabila kapasitas produksi di dalam negeri masih tersedia, pemerintah seharusnya memprioritaskan produksi lokal agar belanja publik dapat menjadi pengungkit ekonomi domestik.
“Belanja negara itu harus menjadi pengungkit ekonomi dalam negeri. Kalau kapasitas produksi kita ada, mestinya itu yang diprioritaskan,” ujarnya.
Darmadi juga menyoroti dampak lanjutan dari kebijakan impor tersebut. Ia menilai, jika kendaraan diproduksi di dalam negeri, maka manfaat ekonominya akan dirasakan oleh berbagai sektor, mulai dari industri manufaktur, komponen, logistik, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sebaliknya, apabila seluruh unit didatangkan dari luar negeri, nilai tambah ekonomi dinilai berpotensi lebih banyak mengalir ke negara asal produsen.
“Kita jangan sampai kehilangan momentum untuk memperkuat industri sendiri. Kemandirian ekonomi tidak dibangun dari impor yang sebenarnya bisa kita produksi,” kata Darmadi. (r5/rdn)
