Suarapena.com, CIMAHI – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendorong percepatan revitalisasi Alun-alun Kota Cimahi yang telah didukung anggaran dari Pemprov Jabar.
Penataan Alun-alun Kota Cimahi menjadi hadiah spesial bagi warga Cimahi di Hari Jadi ke-22 yang bertepatan dengan 21 Juni 2023.
“Bantuan ke Cimahi selama lima tahun, walaupun jumlah penduduk Cimahi tidak terlalu besar, itu lebih dari Rp400 miliar dalam berbagai bidang program. Mungkin yang terakhir sudah ditunggu-tunggu adalah revitalisasi Alun-alun Cimahi secepatnya,” kata pria yang akrab disapa Kang Emil dalam keterangan tertulis, Kamis (22/6/2023).
Menurut Gubernur, revitalisasi Alun-alun Cimahi dibahas mulai 2022. Saat ini sudah melalui tahap pemugaran dan pemerataan tanah untuk penataan ulang.
Alun-alun kota yang akan menjadi wajah baru Cimahi dibangun dengan bantuan APBD Provinsi dan didesain langsung oleh dirinya.
Nantinya, kata Emil, pemandangan yang semula kurang elok dipandang lantaran kumuh dan tidak terawat, akan berganti menjadi fasilitas warga untuk berwisata dan meningkatkan indeks kebahagian. Bukan saja bagi warga Cimahi tapi daerah tetangga.
Emil pun berharap bantuan dari Pemprov Jabar kepada Pemkot Cimahi agar dipakai untuk menjawab berbagai permasalahan kota, seperti penataan pemanfaatan air tanah, transportasi publik, dan tata ruang bersinergi dengan daerah lain dalam aglomerasi Cekungan Bandung.
Terutama, lanjut Emil, dengan daerah yang berbatasan langsung seperti Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Kota Bandung.
“Jangan lagi pernah ada cerita Cimahi menganggarkan anggaran untuk banjir tapi kabupatennya enggak, sehingga akhirnya uangnya dibelanjakan tapi banjirnya tidak selesai. Nah, itu saya kira ada optimisme di situ untuk Kota Cimahi,” ucap Emil.
Terakhir, Emil mengajak masyarakat dan stakeholders agar menjaga kondusivitas Cimahi memasuki tahun politik.
“Secara politik saya titip di tahun depan harus kondusif harus damai karena siapa pun yang terpilih, ini sudah ada takdirnya sebenarnya,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Kota Cimahi berdiri dan menjadi daerah otonom baru pada 21 Juni 2001, setelah sebelumnya wilayahnya bersatu dengan Kabupaten Bandung. (Sp/guh)
