Suarapena.com, BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung memastikan penerapan manajemen rekayasa lalu lintas (MRLL) di kawasan Gedung Sate dan Lapangan Gasibu dilakukan secara terukur dan berbasis kajian teknis dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian Setiadi, mengatakan skema rekayasa lalu lintas tersebut bukan merupakan kebijakan sepihak dari Pemkot Bandung. Menurut dia, perencanaan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi yang memiliki kewenangan dalam pengaturan lalu lintas.
“Perencanaan ini bersumber dari kajian konsultan penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas, yang kemudian diimplementasikan berdasarkan hasil perangkingan skenario mitigasi oleh tim gabungan,” ujar Rasdian, Rabu (29/4/2026).
Ia menjelaskan, tim tersebut terdiri dari Dinas Perhubungan Jawa Barat, Ditlantas Polda Jabar, Dinas Penataan Ruang dan Bina Marga Jabar, Satlantas Polrestabes Bandung, Dinas Perhubungan Kota Bandung, serta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung.
Rasdian menambahkan, Pemkot Bandung berperan dalam mengawal implementasi kebijakan di lapangan agar berjalan efektif dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat.
Penataan kawasan Gedung Sate dan Gasibu merupakan bagian dari program strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menghadirkan ruang publik yang lebih representatif, terintegrasi, dan ramah bagi masyarakat.
Salah satu konsekuensi dari penataan tersebut adalah penutupan ruas Jalan Diponegoro pada segmen inti di antara kedua kawasan.
Menanggapi perubahan itu, Dinas Perhubungan Kota Bandung menyiapkan skema distribusi lalu lintas guna menjaga keseimbangan arus kendaraan dari berbagai arah.
Dari arah utara, arus kendaraan akan dialihkan melalui Jalan Surapati dan Jalan Sentot Alibasyah, kemudian menyebar ke Jalan Citarum, Jalan Cilaki, hingga Jalan Cimanuk.
Sementara itu, kendaraan dari arah timur yang melintas melalui Jalan Surapati maupun Jalan Ir. H. Juanda akan diarahkan melalui Jalan Sulanjana dan Jalan Diponegoro dengan pengaturan tertentu.
Adapun kendaraan dari arah barat dan selatan akan dialihkan melalui Jalan Majapahit, Jalan Cimandiri, serta Jalan Cimanuk sebelum kembali terhubung ke ruas utama.
Untuk mendukung kelancaran arus, pemerintah juga menyiapkan penambahan lajur di Jalan Sentot Alibasyah dan Jalan Surapati arah Dago, serta perubahan fungsi Jalan Majapahit menjadi dua arah.
“Pendekatannya bukan sekadar mengalihkan arus, tetapi mendistribusikan beban lalu lintas agar tidak terkonsentrasi di satu titik,” kata Rasdian.
Ia juga menyoroti perubahan signifikan di Jalan Diponegoro. Kendaraan dari arah barat menuju timur tidak lagi dapat melintas lurus, melainkan akan dialihkan ke Jalan Cilamaya di sisi belakang Gedung Sate.
“Ini menjadi salah satu titik kunci dalam rekayasa. Dengan pengalihan ke Jalan Cilamaya, konflik arus di kawasan inti dapat dihindari karena kawasan tersebut akan difokuskan sebagai ruang publik,” ujarnya.
Selain pengaturan arus kendaraan, Dinas Perhubungan Kota Bandung juga menyiapkan langkah pendukung, seperti penertiban parkir di badan jalan, pengurangan titik putar arah, penataan pedagang kaki lima, serta pengaturan akses keluar-masuk kawasan perkantoran dan pertokoan.
Rasdian menekankan, koordinasi lintas instansi menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan tersebut.
“Dengan berbasis pada kajian provinsi dan didukung implementasi di tingkat kota, diharapkan penataan kawasan ini dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan dampak kontraproduktif bagi masyarakat,” kata dia. (sp/ziz)
