Suarapena.com, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendesak PT PLN (Persero) dan pemerintah memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di sejumlah daerah, khususnya di Pulau Jawa.
Menurut Mufti, pemadaman yang berulang tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), serta berpotensi membahayakan keselamatan warga.
Ia menilai PLN harus bertanggung jawab atas gangguan layanan yang menyebabkan kerugian bagi pelanggan.
“Kalau rakyat telat bayar tagihan listrik, langsung didenda bahkan diputus alirannya. Jadi, kalau PLN yang gagal memberikan pelayanan dan lampu mati berkali-kali, PLN juga harus berani tanggung jawab. Berikan kompensasi atau potongan tagihan kepada warga yang dirugikan. Ini adalah kewajiban PLN, bukan belas kasihan,” kata Mufti dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).
Mufti mengatakan, dampak pemadaman listrik telah dirasakan berbagai kalangan. Sejumlah usaha seperti warung makan, konveksi, hingga bisnis makanan beku disebut mengalami gangguan operasional akibat pasokan listrik yang tidak stabil.
Selain itu, ia juga menyoroti penjelasan PLN terkait penyebab pemadaman yang dinilai belum konsisten. Menurut Mufti, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai akar persoalan yang menyebabkan gangguan listrik tersebut.
Ia menyebut alasan yang disampaikan kepada publik berubah-ubah, mulai dari perawatan jaringan, gangguan pembangkit, hingga persoalan pasokan batu bara.
“Masyarakat belum mendapatkan penjelasan yang jujur dan transparan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya dibilang hanya perawatan jaringan rutin. Begitu mati lampunya makin meluas, alasannya berubah ada gangguan pembangkit. Sekarang setelah didesak, baru mengaku ada masalah pasokan batu bara. Sebenarnya yang benar yang mana? Rakyat berhak tahu yang sejujurnya,” ujarnya.
Legislator PDIP itu menambahkan, pemadaman listrik yang berlangsung berkepanjangan juga berpotensi mengancam keselamatan masyarakat.
Ia mencontohkan adanya keluhan yang ramai beredar di media sosial terkait alat kesehatan yang tidak dapat berfungsi akibat listrik padam. Selain itu, di daerah pemilihannya juga terjadi kebakaran yang menghanguskan tiga rumah warga dan diduga berkaitan dengan persoalan kelistrikan.
“Di dapil saya bahkan terjadi kebakaran yang menghanguskan tiga rumah warga yang diduga berkaitan dengan persoalan kelistrikan. Ini bukan lagi sekadar persoalan teknis. Ini sudah menjadi persoalan keselamatan dan kehidupan masyarakat,” kata Mufti.
Lebih lanjut, Mufti menyoroti kondisi Indonesia yang merupakan salah satu produsen batu bara terbesar di dunia, namun masih menghadapi persoalan pasokan listrik.
Ia meminta pemerintah mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai mengabaikan kebutuhan energi dalam negeri, serta memastikan persoalan tersebut tidak menjadi alasan untuk menaikkan tarif listrik.
“Jangan setiap kali terjadi masalah, rakyat selalu diminta memahami keadaan. Saat BBM naik, rakyat diminta mengerti. Saat listrik padam, rakyat diminta bersabar. Indonesia tidak kekurangan batu bara maupun pembangkit. Yang mulai habis hari ini adalah kesabaran rakyat melihat masalah yang sama terus berulang tanpa ada yang benar-benar bertanggung jawab,” tuturnya.
Mufti berharap pemerintah dan PLN segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi pemadaman listrik yang terjadi, sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai penyebab dan solusi atas persoalan tersebut. (r5/aha)
