Suarapena.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan membongkar Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) lama di Jalan H.R. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan.
Pembongkaran dilakukan karena Pemprov DKI menilai keberadaan JPO lama sudah tidak lagi optimal, terutama dari sisi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia).
Sebagai gantinya, akses penyeberangan warga akan difokuskan melalui JPO integrasi yang terhubung dengan Stasiun LRT Rasuna Said dan Halte Transjakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengambil keputusan tersebut setelah meninjau langsung dua JPO yang berada berdekatan di kawasan Setiabudi pada Minggu (9/8/2026).
“Dua-duanya ini fungsinya sama persis. Cuma yang satu dibuat oleh Pemerintah DKI Jakarta lebih lama, sementara yang satu lagi dibuat oleh LRT dan KAI lebih baru,” ujar Pramono.
Pramono menjelaskan, JPO integrasi dinilai lebih memenuhi kebutuhan masyarakat karena telah dilengkapi sejumlah fasilitas aksesibilitas.
Di antaranya adalah lift dan guiding block yang dapat membantu mobilitas penyandang disabilitas dan lansia.
Sementara itu, JPO lama belum dilengkapi fasilitas aksesibilitas yang memadai.
Pemprov DKI sebelumnya juga mempertimbangkan opsi menghubungkan kedua JPO tersebut agar masyarakat dapat menggunakan satu jalur penyeberangan.
Namun, opsi itu urung dilakukan karena terdapat perbedaan ketinggian lantai sekitar 75 sentimeter antara kedua JPO.
Menurut Pramono, kondisi tersebut justru dapat mengurangi kenyamanan dan menyulitkan pengguna, terutama kelompok yang membutuhkan akses khusus.
“Yang satu akan kita bongkar. Alasannya karena yang satu itu betul-betul tidak ramah terhadap disabilitas. Kalau kita sambungkan, ada beda ketinggian yang cukup tinggi,” kata Pramono.
Setelah JPO lama dibongkar, masyarakat akan diarahkan menggunakan JPO integrasi sebagai akses utama untuk menyeberangi Jalan H.R. Rasuna Said.
Pramono memastikan fasilitas yang tersedia di JPO integrasi, termasuk lift, harus berfungsi dengan baik sehingga dapat digunakan seluruh masyarakat.
“Yang penting lift-nya berfungsi dengan baik,” ujar Pramono.
Ia menargetkan pembongkaran JPO lama dapat rampung paling lambat pada September atau Oktober 2026.
Pelaksanaan pembongkaran juga akan diatur agar tidak mengganggu arus lalu lintas di Jalan H.R. Rasuna Said, yang merupakan salah satu ruas jalan utama di kawasan bisnis Jakarta Selatan.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo mengatakan proses pembongkaran masih menunggu penyelesaian administrasi aset bersama Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) dan tahapan pelelangan.
Menurut Heru, pekerjaan fisik pembongkaran JPO tidak membutuhkan waktu lama setelah seluruh proses administrasi selesai.
“Kalau pembongkaran, saya lihat tidak begitu lama, mungkin sekitar dua-tiga minggu,” kata Heru.
Pemprov DKI berharap pengalihan akses tersebut dapat membuat fasilitas penyeberangan di kawasan Rasuna Said lebih terintegrasi sekaligus memberikan akses yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan, termasuk penyandang disabilitas dan lansia. (sp/pr)
