Suarapena.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menutup permanen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang terbukti menjadi penyebab keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
Menurut Charles, langkah penghentian sementara atau suspensi operasional belum cukup untuk menjawab seriusnya dampak yang ditimbulkan dari insiden tersebut.
“Mengingat peristiwa ini menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak, SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan harus ditutup permanen dan dicabut izin operasionalnya,” kata Charles dalam keterangannya, Minggu (5/4/2026).
Insiden keracunan massal itu terjadi pada Kamis (2/4/2026), saat makanan program MBG didistribusikan ke sejumlah sekolah di wilayah Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur.
Sebanyak 72 siswa dari empat sekolah, yakni SMA 91, SDN Pondok Kelapa 01, SDN Pondok Kelapa 07, dan SDN Pondok Kelapa 09, dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan tersebut.
Para siswa mengalami keluhan seperti mual, muntah, diare, dan demam. Mereka sempat dilarikan ke sejumlah rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Sebagian siswa menjalani rawat inap, sementara lainnya telah diperbolehkan pulang.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menduga salah satu menu makanan, yaitu spageti, menjadi penyebab keracunan. Sementara itu, BGN menyebut makanan yang dikonsumsi kemungkinan tidak dalam kondisi segar.
BGN telah menghentikan sementara operasional dapur MBG atau SPPG Pondok Kelapa 2. Charles mengapresiasi langkah cepat tersebut, namun menilai perlu ada tindakan yang lebih tegas.
“Pembekuan sementara tidak cukup. Penutupan permanen diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus efek jera,” ujarnya.
Ia juga menyoroti temuan terkait kondisi dapur SPPG yang belum memenuhi standar, termasuk tata letak dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Charles menegaskan bahwa tidak boleh ada toleransi terhadap kelalaian dalam menjaga keamanan pangan.
“Insiden ini menunjukkan kegagalan dalam penerapan standar keamanan pangan, higiene sanitasi, dan pengawasan mutu secara konsisten,” kata dia.
Komisi IX DPR, lanjut Charles, meminta BGN melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap seluruh rantai pasok program MBG, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi.
Selain itu, DPR juga mendorong penguatan pengawasan dengan melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara lebih intensif di setiap unit layanan.
“Insiden ini harus menjadi evaluasi menyeluruh, bukan dianggap sebagai kasus terpisah,” kata Charles.
Ia menambahkan, pengawasan preventif perlu diperketat agar program MBG benar-benar memberikan manfaat gizi tanpa menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat. (r5/rdn)
