Suarapena.com, PEKANBARU – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Adian Napitupulu, menegaskan pentingnya penyelesaian konflik agraria di Provinsi Riau secara komprehensif, adil, dan berbasis data.
Hal itu disampaikan Adian saat memimpin mediasi dalam kunjungan kerja BAM DPR RI di Pekanbaru, Kamis (16/4/2026).
Menurut dia, konflik agraria tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan administrasi, tetapi juga menyangkut dimensi sosial dan ekonomi masyarakat.
“Konflik agraria tidak hanya menyangkut aspek hukum dan administrasi, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, bahkan rasa keadilan di tengah masyarakat,” kata Adian.
Ia mengungkapkan, BAM DPR RI telah menerima berbagai aspirasi masyarakat Riau melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), terutama dari Kabupaten Indragiri Hulu dan Kampar. Permasalahan yang muncul dinilai kompleks dan telah berlangsung lama.
Di Kabupaten Indragiri Hulu, konflik didominasi oleh sengketa Hak Guna Usaha (HGU) antara masyarakat dan perusahaan. Persoalan mencakup batas wilayah, transparansi dokumen, serta pelaksanaan kemitraan plasma yang dinilai belum optimal.
Sementara itu, di Kabupaten Kampar, konflik terjadi akibat tumpang tindih kawasan hutan dengan lahan yang telah lama dikelola masyarakat, termasuk terkait pemanfaatan izin Hutan Tanaman Industri (HTI).
Adian menilai, penyelesaian konflik agraria membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan serta keterbukaan data, khususnya terkait status lahan, batas wilayah, dan perizinan.
“Kami ingin memperoleh gambaran yang utuh berbasis fakta, serta mendengar langsung pandangan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Ia berharap, forum tersebut dapat menjadi ruang dialog untuk mencari solusi yang mengedepankan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bersama. Hasil kunjungan kerja itu akan menjadi bahan rekomendasi BAM DPR RI kepada pemerintah dan alat kelengkapan dewan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Hariyanto, mengatakan konflik agraria di Riau dipicu oleh berbagai persoalan mendasar, seperti ketidaksinkronan tata ruang, kawasan hutan, dan perizinan perkebunan.
“Persoalan yang kita hadapi berawal dari belum sinkronnya antara tata ruang, kawasan hutan, dan perizinan perkebunan,” kata dia.
Hariyanto juga menyoroti masih adanya perusahaan yang belum memiliki legalitas lengkap, termasuk HGU, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap lahan legal.
Pemerintah Provinsi Riau, lanjutnya, telah melakukan sejumlah langkah, antara lain sinkronisasi tata ruang, legalisasi lahan melalui skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), serta penataan perizinan dan penegakan hukum.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pembentukan tim terpadu, peningkatan kesejahteraan pekebun, serta penerapan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan perkebunan sawit.
Hariyanto berharap dukungan dari BAM DPR RI untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan konflik agraria.
“Kami berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat semakin kuat, sehingga solusi nyata bagi masyarakat dapat segera terwujud,” ujar dia. (r5/rdn)
