Suarapena.com, JAKARTA – Langkah besar menuju transportasi yang lebih aman dan berkelanjutan di Indonesia semakin nyata. DPR RI bersama pemerintah dan Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara sepakat membentuk tim teknis gabungan untuk merumuskan kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (Zero ODOL) yang akan mulai diterapkan penuh pada tahun 2027. Kesepakatan ini diambil dalam rapat lintas sektor yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Nusantara III, Senayan, Senin (4/8/2025).
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan pentingnya pembentukan tim ini sebagai upaya mendengar aspirasi semua pihak serta menyusun implementasi kebijakan Zero ODOL secara bertahap dan terukur.
“Presiden sangat memperhatikan masalah over dimensi dan overload, dan DPR bertindak sebagai fasilitator agar transisi ini berjalan adil tanpa merugikan siapapun,” ujar Dasco.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyambut hangat inisiatif ini dan menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam mendukung tim bersama.
“Kami akan mengkaji kapasitas kendaraan, standar angkutan, regulasi perizinan, hingga edukasi bagi pelaku industri agar kebijakan ini benar-benar efektif,” katanya.
Dukungan dari para pengemudi juga menguat, seperti yang disampaikan Ketua Umum Aliansi Pengemudi Independen (API), Suroso.
“Kami siap mendukung Zero ODOL demi kepastian hukum dan keselamatan berkendara. Transisi ini harus adil dan melibatkan edukasi agar tidak membebani pengemudi,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, menurut data Kementerian Perhubungan memperlihatkan bahwa lebih dari 60 persen kendaraan angkutan barang pada 2024 masih melanggar aturan ODOL. Kerusakan jalan akibat ODOL bahkan merugikan negara hingga Rp43 triliun setiap tahun.
Selain itu, data Korlantas Polri mencatat lebih dari 1.200 kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan ODOL sepanjang 2023, terutama di jalur distribusi utama seperti Pulau Jawa dan Sumatera.
Dengan Zero ODOL 2027, pemerintah menargetkan terciptanya sistem logistik yang lebih efisien, berkeadilan, dan menjunjung tinggi keselamatan. Kebijakan ini juga akan dipadukan dengan digitalisasi pengawasan kendaraan serta revitalisasi infrastruktur jalan nasional, guna mewujudkan transportasi masa depan yang lebih modern dan aman bagi semua. (r5/aha)
