Suarapena.com, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengingatkan pentingnya studi kelayakan bisnis dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) agar tidak berakhir menjadi koperasi yang tidak aktif atau mangkrak.
Hal itu disampaikan Darmadi dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi yang membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Kementerian Koperasi Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menurut Darmadi, Komisi VI DPR RI mendukung penuh program KDMP sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan. Namun, ia menilai keberhasilan program tersebut tidak dapat hanya diukur dari jumlah koperasi yang berhasil dibentuk.
“Kita mendukung program ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah sebelum koperasi dibuka sudah dilakukan studi kelayakan bisnisnya? Apakah lokasinya strategis dan memiliki peluang usaha yang jelas?” kata Darmadi.
Politikus PDIP itu mengungkapkan, pihaknya menerima sejumlah laporan terkait lokasi koperasi yang dinilai kurang layak untuk menjalankan kegiatan usaha. Beberapa koperasi disebut berada di kawasan dengan aktivitas ekonomi yang minim, sementara sebagian lainnya berdekatan dengan koperasi yang memiliki jenis usaha serupa.
Darmadi menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah agar program pengembangan koperasi dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kalau ini dijalankan terus tanpa verifikasi dan validasi yang kuat, saya khawatir ke depan banyak KDMP yang mangkrak. Karena koperasi tetap harus berjalan dengan prinsip bisnis yang sehat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Darmadi juga menyoroti usulan tambahan anggaran Kementerian Koperasi pada tahun 2027. Menurut dia, anggaran tersebut perlu diarahkan untuk memperkuat kualitas program, termasuk melalui pendampingan usaha, pelatihan sumber daya manusia, serta pengawasan terhadap koperasi yang telah terbentuk.
Ia menegaskan bahwa tujuan utama pembentukan koperasi bukan sekadar mendirikan lembaga baru, melainkan menciptakan aktivitas ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
“Yang kita inginkan adalah koperasi yang hidup dan berkembang. Jangan hanya berdiri di atas kertas, tetapi tidak memiliki aktivitas ekonomi yang nyata,” kata Darmadi.
Karena itu, ia meminta Kementerian Koperasi memastikan seluruh program yang diusulkan dalam RKP dan RKA Tahun 2027 memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan terukur.
“Kita ingin anggaran negara yang digunakan betul-betul menghasilkan koperasi yang produktif, mandiri, dan memberikan manfaat bagi rakyat,” tutur Darmadi. (r5/um)
