Suarapena.com, JAKARTA – Mulyanto, anggota Komisi VII DPR RI, menyerukan pengetatan audit pada semua smelter, mengingat frekuensi tinggi kecelakaan kerja yang berakibat fatal. “Pemeriksaan harus dilakukan dengan profesionalisme, objektivitas, dan ketelitian pada aspek-aspek keselamatan dan keamanan kerja. Pemerintah tidak boleh mengesampingkan aspek-aspek ini di perusahaan-perusahaan hanya karena pertimbangan politik,” kata Mulyanto dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (25/12/2023).
Dilaporkan bahwa terjadi ledakan besar di smelter PT. Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, Minggu (24/12/2023). Menurut Mulyanto, Pemerintah perlu memberlakukan moratorium pada semua operasional smelter perusahaan China di Indonesia.
“Kita harus memahami kualitas peralatan yang digunakan untuk mendukung operasional smelter. Ada kemungkinan bahwa barang dan suku cadang yang digunakan tidak memenuhi standar yang ditentukan,” tambahnya.
Dia juga menekankan bahwa sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sebagian besar peralatan kerja di smelter milik China diimpor dari negara tersebut juga, termasuk komponen terkecil seperti baut dan mur.
Mulyanto sangat prihatin bahwa kecelakaan kerja terjadi lagi di smelter perusahaan China, kali ini mengakibatkan setidaknya 35 korban, di mana 13 orang di antaranya meninggal dunia. Sebelumnya, kecelakaan kerja juga terjadi di smelter PT. GNI yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia.
“Ini adalah ledakan terbesar dalam sejarah operasional smelter milik perusahaan China di Indonesia. Pemerintah harus serius menangani kasus ini. Kita perlu mengetahui apa penyebab dari ledakan smelter tersebut, apakah karena faktor kelemahan infrastruktur pabrik, kesalahan manusia, atau ada faktor lain. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengusut tuntas kasus ini,” ujar Mulyanto.
Mulyanto menegaskan bahwa peristiwa ini harus menjadi pelajaran berharga dan momentum untuk mengevaluasi semua kesepakatan kerjasama dengan perusahaan China. “Pemerintah harus mencari akar masalahnya sehingga dapat mencegah kejadian serupa di masa depan,” ungkapnya.
Mulyanto menuntut PT. ITTS untuk bertanggung jawab atas korban dan keluarga korban, termasuk dalam hal pengobatan, perawatan, pemakaman, dan pemberian santunan. (rdn/sng)
