Suarapena.com, BEKASI – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cimahi melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Bekasi, Kamis (5/2/2026), guna melakukan studi komparatif terkait pengelolaan anggaran daerah pada 2026.
Sekretaris DPRD Kota Cimahi, Budi Raharja, mengatakan kunjungan tersebut difokuskan pada strategi efisiensi anggaran di tengah menurunnya kondisi fiskal daerah.
“Yang berkunjung ke DPRD Kota Bekasi ini dari Badan Anggaran DPRD Kota Cimahi. Kami ingin melakukan studi komparatif terkait efisiensi anggaran di tahun 2026,” ujar Budi.
Menurut Budi, kondisi keuangan setiap daerah berbeda, terutama dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kota Bekasi memiliki PAD yang relatif tinggi, sementara Kota Cimahi masih terbatas.
“PAD Kota Bekasi tergolong tinggi. Sedangkan Kota Cimahi hanya sekitar Rp600 miliar, dengan total APBD sekitar Rp1,4 triliun, dan mengalami penurunan sekitar Rp3 miliar dibanding tahun lalu,” kata Budi.
Budi menambahkan, anggaran DPRD Kota Cimahi juga mengalami penurunan signifikan, dari Rp111 miliar pada tahun sebelumnya menjadi Rp92 miliar pada 2026, atau berkurang Rp19 miliar.
“Artinya DPRD Kota Cimahi juga ikut dalam kebijakan efisiensi anggaran dengan penurunan yang cukup besar,” imbuhnya.
Dalam kunjungan kerja ini, DPRD Cimahi memperoleh pemahaman mengenai mekanisme kerja DPRD Bekasi, termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Meski mekanismenya serupa, perbedaan terlihat pada konten pembahasan di masing-masing daerah.
“Secara umum sama, yang membedakan hanya pada kontennya, seperti pembahasan Raperda dan mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir),” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Lia Erliani, membenarkan kunjungan kerja tersebut. Ia mengatakan pertemuan ini dimanfaatkan untuk berdiskusi dan bertukar pengalaman terkait kondisi keuangan masing-masing daerah.
“Kami menerima kunjungan kerja dari Badan Anggaran DPRD Kota Cimahi. Substansi pembahasan adalah sharing tentang kondisi keuangan daerah yang trennya saat ini relatif sama,” kata Lia.
Lia menambahkan, kondisi tersebut menuntut strategi yang tepat dari pemerintah daerah, baik legislatif maupun eksekutif, agar pelaksanaan tugas tetap optimal.
“Ini mengharuskan pemerintah memiliki strategi sehingga pelaksanaan tugas dapat dilakukan berdasarkan skala prioritas,” tandasnya. (sp/pr)
