Suarapena.com, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal I 2027 dengan intensitas yang diperkirakan melampaui kategori kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan di Indonesia, terlebih jika fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) Positif aktif pada September hingga Desember 2026.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, pihaknya telah memperkuat langkah mitigasi melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di sejumlah wilayah prioritas. Upaya itu dilakukan untuk mengurangi dampak kekeringan sekaligus mengantisipasi meningkatnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“BMKG mengambil langkah proaktif dengan memperkuat dan memperluas OMC sebagai bentuk komitmen mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia,” ujar Faisal dalam keterangan tertulis, Jumat (31/7/2026).
Menurut BMKG, hingga pertengahan Juli 2026 sebanyak 509 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 54,5 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Sementara itu, 77 ZOM atau 11,8 persen masih berada pada musim hujan dan 113 ZOM atau 33,7 persen merupakan wilayah dengan pola satu musim.
BMKG memproyeksikan puncak musim kemarau terjadi pada Agustus 2026 yang mencakup 48,84 persen wilayah Indonesia. Selanjutnya, pada September, puncak kemarau diperkirakan masih meliputi sekitar 25,41 persen wilayah daratan.
Di sejumlah daerah, kondisi kering juga ditandai dengan hari tanpa hujan (HTH) yang bervariasi dari kategori sangat pendek hingga panjang. HTH terpanjang tercatat selama 80 hari di PRH Katerban, Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
Selain itu, sebanyak 437 ZOM atau sekitar 48,77 persen wilayah daratan diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dibandingkan kondisi normal. Curah hujan dengan kategori tinggi diprediksi baru meningkat secara bertahap pada Oktober hingga November 2026.
BMKG juga mencatat peningkatan potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Hingga 29 Juli 2026, terdeteksi sebanyak 5.019 titik panas yang didominasi di Kalimantan Barat, Papua Selatan, dan Riau.
Karena itu, BMKG meminta seluruh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan meningkatkan kewaspadaan menjelang puncak kemarau pada Agustus hingga September.
Wilayah yang diperkirakan memiliki risiko karhutla paling tinggi meliputi Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan. BMKG juga telah mendeteksi keberadaan partikulat asap karhutla di wilayah Kalimantan Barat.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan mengatakan, hasil pemantauan pada akhir Juni menunjukkan indeks El Nino 3.4 telah mencapai 1,56. Angka tersebut berada di atas ambang batas kategori El Nino kuat, yakni lebih dari 1,5.
Sementara itu, suhu permukaan laut di Samudra Hindia yang berada pada angka minus 0,387 menunjukkan peluang munculnya fenomena IOD Positif pada beberapa bulan mendatang.
“Namun, perlu digarisbawahi bahwa dampaknya ke Indonesia terjadi ketika El Nino bertemu langsung dengan musim kemarau. Meskipun El Nino terus berlangsung hingga awal 2027, dampak utamanya terfokus pada periode musim kemarau di wilayah Indonesia,” kata Ardhasena.
Untuk mengurangi dampak kekeringan dan karhutla, BMKG terus mengoptimalkan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca.
Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto mengatakan, saat ini OMC sedang berlangsung di Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah dengan dukungan pendanaan dari Kementerian Kehutanan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Selain itu, BMKG menyiapkan Posko OMC di Pekanbaru untuk mendukung penanganan karhutla di Riau serta Posko OMC di Bandung guna mengantisipasi kekeringan di Jawa Barat.
“Penyemaian awan melalui OMC merupakan upaya komplementer untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Namun, ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan pelaksanaan OMC, pemadaman titik api secara langsung di darat menjadi tumpuan utama,” ujar Seto.
BMKG sebelumnya telah menyelesaikan operasi modifikasi cuaca di Aceh pada 20–26 Juli 2026 dan Palembang pada 19–30 Juli 2026. Saat ini, operasi masih berlangsung di Palangkaraya hingga 2 Agustus 2026 serta di Pekanbaru hingga 4 Agustus 2026.
Menurut Seto, OMC akan terus dilakukan dengan memanfaatkan potensi awan yang tersedia agar hujan dapat terbentuk secara optimal sehingga mampu mengurangi risiko kekeringan dan mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. (sp/pr)
