Suarapena.com, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera mengambil langkah darurat untuk mengatasi krisis air bersih yang meluas di berbagai daerah akibat kemarau ekstrem. Menurut dia, pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan hak dasar masyarakat yang harus dijamin negara.
Puan mengatakan, persoalan krisis air bersih yang terus berulang setiap musim kemarau tidak boleh lagi dipandang sebagai masalah rutin tahunan.
“Air merupakan kebutuhan paling mendasar bagi kehidupan. Ketika masyarakat harus menunggu bantuan, menempuh jarak jauh, atau mengeluarkan biaya tambahan hanya untuk memperoleh air, kondisi tersebut menunjukkan negara belum sepenuhnya menjamin hak dasar rakyatnya,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat (31/7/2026).
Ia menegaskan, pemerintah harus bergerak cepat agar masyarakat tidak menanggung beban krisis air bersih sendirian.
“Tidak boleh ada masyarakat Indonesia yang berjuang sendiri hanya untuk mendapatkan air bersih. Pemerintah harus bertindak sekarang, memastikan kebutuhan hari ini terpenuhi, sekaligus menyelesaikan penyebabnya agar krisis yang sama tidak terus diwariskan dari satu musim kemarau ke musim berikutnya,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya ancaman kekeringan di sejumlah wilayah. Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebanyak 39 daerah di Pulau Jawa berpotensi mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau tahun ini.
Wilayah yang berpotensi terdampak berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahkan, sejumlah daerah telah masuk kategori peringatan tertinggi atau status Awas.
Di Banten, Pemerintah Provinsi mencatat terdapat 140 titik terdampak kekeringan yang tersebar di Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Tangerang.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi melaporkan sebanyak 30.593 jiwa terdampak krisis air bersih akibat musim kemarau yang kini memasuki puncaknya.
Menurut Puan, kondisi tersebut harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Pemerintah tidak boleh menunggu sumur semakin banyak mengering atau jumlah warga terdampak terus bertambah sebelum mengerahkan seluruh kapasitas negara,” katanya.
Puan meminta penanganan krisis air bersih dijadikan prioritas lintas kementerian dan pemerintah daerah dengan satu komando yang jelas. Menurut dia, seluruh wilayah terdampak harus dipetakan, kebutuhan masyarakat dihitung, sumber pasokan ditentukan, dan distribusi air dilakukan setiap hari hingga kondisi kembali normal.
“Masyarakat tidak boleh dibiarkan mencari pertolongan sendiri di tengah pembagian kewenangan antarlembaga. Pemerintah harus mengetahui siapa warga yang belum menerima air, bukan hanya berapa banyak tangki yang telah diberangkatkan,” ucap Puan.
Ia juga meminta pemerintah menambah armada mobil tangki, tandon air, titik distribusi, personel, hingga sumber pasokan apabila kapasitas daerah tidak lagi mencukupi.
Selain itu, Puan mendorong pelibatan TNI, Polri, BUMN, perusahaan air minum, serta instansi lain yang memiliki sarana distribusi air untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat, terutama lansia, ibu hamil, anak-anak, dan penyandang disabilitas, harus mengantre berjam-jam tanpa kepastian atau berjalan jauh membawa air,” tuturnya.
Puan juga meminta pemerintah memastikan pasokan air bersih tetap tersedia di sekolah, puskesmas, rumah sakit, rumah ibadah, panti sosial, dan kawasan permukiman padat.
“Fasilitas-fasilitas umum harus masuk dalam urutan prioritas karena terhentinya akses air dapat segera berkembang menjadi masalah kesehatan, sanitasi, dan keselamatan masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, Puan mengingatkan pemerintah daerah agar mengawasi harga air bersih di wilayah terdampak sehingga tidak terjadi kenaikan harga yang merugikan masyarakat.
“Kelangkaan tidak boleh dimanfaatkan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Jika air bersih harus diperoleh melalui distribusi darurat, pemerintah wajib memastikan layanan tersebut dapat diakses tanpa membebani masyarakat,” ujar Puan.
Ia juga meminta pemerintah menyiapkan langkah antisipasi apabila musim kemarau berlangsung lebih lama dari perkiraan, termasuk memastikan ketersediaan cadangan air, armada distribusi, sumber pasokan alternatif, serta perlindungan kesehatan bagi masyarakat terdampak.
Puan memastikan DPR akan terus mengawasi penanganan krisis air bersih agar berjalan efektif dan mampu memberikan solusi jangka panjang bagi masyarakat. (r5/aha)
