Suarapena.com, BANDUNG – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, penataan kawasan Jalan Teuku Umar, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Coblong, harus mengedepankan kesepakatan bersama. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung membuka ruang dialog bagi warga dan komunitas skateboard untuk menentukan arah pemanfaatan kawasan tersebut.
Penegasan itu disampaikan Farhan saat meninjau langsung kawasan Jalan Teuku Umar pada Minggu (1/11/2026) dini hari. Ia meminta seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat setempat maupun komunitas skateboard, mengedepankan komunikasi dan mencari solusi terbaik melalui musyawarah.
Farhan mengungkapkan, rencana pembangunan fasilitas skateboard di kawasan tersebut berawal dari aspirasi komunitas skateboard yang telah disampaikan sejak 2016.
Saat itu, komunitas skateboard menginginkan adanya fasilitas yang lebih representatif di Kota Bandung. Sebab, selama ini aktivitas skateboard masih banyak memanfaatkan area di bawah Jembatan Pasupati.
Aspirasi tersebut kemudian ditindaklanjuti setelah Farhan menjabat sebagai Wali Kota Bandung melalui rencana pembangunan fasilitas skateboard yang lebih memadai.
Namun, dalam prosesnya, muncul perbedaan pandangan di tengah masyarakat mengenai pemanfaatan kawasan Jalan Teuku Umar. Menyikapi hal itu, Farhan menegaskan tidak ingin mengambil keputusan sepihak.
Ia mempersilakan warga Kelurahan Lebakgede, khususnya RW 18 dan RW 10, untuk berdialog langsung bersama komunitas skateboard guna mencapai kesepakatan mengenai fungsi dan penataan kawasan tersebut.
“Teuku Umar itu harus berdasarkan kesepakatan warga. Saya mempersilakan semua warga Kelurahan Lebakgede, RW 18, RW 10, kemudian komunitas skate untuk berkompromi menentukan mau dibuat apa,” kata Farhan.
Selain rencana fasilitas skateboard, Farhan menyebut terdapat kebutuhan lain yang juga harus menjadi pertimbangan dalam penataan kawasan tersebut.
Salah satunya adalah penyediaan tempat penampungan sekaligus pengolahan sampah ranting dan daun yang berasal dari RW 09 dan RW 10 Kelurahan Lebakgede.
Menurut Farhan, fasilitas pengolahan sampah tersebut menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan agar penataan kawasan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat sekitar.
Di tengah munculnya kekhawatiran warga terkait kemungkinan penggusuran, Farhan memastikan Pemkot Bandung tidak pernah memiliki niat maupun rencana untuk menggusur masyarakat dalam proses penataan Jalan Teuku Umar.
Ia menegaskan, pemerintah tetap mengedepankan dialog dan membuka kesempatan bagi seluruh pihak untuk menyampaikan aspirasi sebelum menentukan keputusan.
“Tidak pernah ada niat ataupun rencana dari pemerintah untuk menggusur. Jadi kalau sekarang ada narasi menggusur, itu tidak benar. Diskusi saja seperti biasa,” tegasnya.
Farhan berharap, melalui komunikasi dan kompromi antara warga, pemerintah, serta komunitas skateboard, penataan Jalan Teuku Umar dapat menghasilkan kesepakatan yang mengakomodasi berbagai kepentingan tanpa mengabaikan aspirasi masyarakat setempat. (sp/ziz)
