Suarapena.com, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Keinginan tersebut disampaikan dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam pada Selasa pagi tadi (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, Gibran secara langsung menyampaikan niat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo di tengah dinamika yang berkembang belakangan ini.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” ujar Prasetyo.
Prasetyo sekaligus meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur. Ia menegaskan, dalam pertemuan tersebut Presiden tidak menyampaikan penolakan, melainkan memberikan sejumlah saran kepada Wakil Presiden.
“Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, di dalam diskusi Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran,” jelasnya.
Selain menyampaikan niat mundur, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menurut Prasetyo, permintaan tersebut turut disampaikan Gibran dalam diskusinya bersama Presiden Prabowo.
“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming, di dalam pertemuan tersebut juga memohon diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” ungkap Prasetyo.
Adapun dinamika yang melatarbelakangi pernyataan Gibran tersebut berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan yang belakangan menjadi perhatian publik, khususnya melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Sebelumnya, MK menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Sementara itu, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan kasasi terkait pembatalan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) yang berkaitan dengan Gibran.
Perkembangan perkara tersebut menjadi bagian dari dinamika yang turut disinggung dalam pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo.
Gibran kini disebut ingin memperoleh kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di PTUN. (sp/pr)
