Suarapena.com, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding menilai keputusan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres). merupakan langkah yang tepat.
Menurut Sudding, pengunduran diri tersebut lebih elegan dibandingkan jika Gibran harus diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment oleh DPR.
Pernyataan itu disampaikan Sudding menyusul polemik persyaratan pendidikan Gibran yang berkaitan dengan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) yang menjadi sorotan publik.
“Saya kira yang bersangkutan lebih elegan menyatakan mundur seperti ini daripada diberhentikan secara tidak hormat lewat impeachment atau pemakzulan, apalagi suara DPR juga sudah bulat soal Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” kata Sudding dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Sebelumnya, Gibran telah menyampaikan keputusan pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia kemudian mendatangi kompleks parlemen untuk menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR RI.
Penyerahan surat tersebut dilakukan sekitar dua jam sebelum DPR menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pembacaan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran.
Usulan HMP itu sebelumnya telah ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Namun, setelah Gibran menyatakan mundur, usulan tersebut dibatalkan sehingga Rapat Paripurna DPR yang semula dijadwalkan membahas agenda tersebut tidak jadi digelar.
Sudding mengatakan, setelah pengunduran diri Gibran, proses selanjutnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di MPR.
Ia merujuk Pasal 134 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 yang menurutnya mengatur kewajiban pimpinan MPR untuk segera menggelar rapat gabungan guna menindaklanjuti kekosongan jabatan Wapres.
“Karena Gibran sudah mengundurkan diri, kita ikuti aturan MPR. Dan sesuai Pasal 134 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024, pimpinan MPR wajib segera menggelar rapat gabungan karena tidak boleh terjadinya kekosongan wakil presiden dalam waktu lama,” ujar Sudding.
Sudding diketahui menjadi salah satu anggota DPR yang mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat untuk memproses pemakzulan Gibran. Ia juga menjadi satu-satunya anggota Fraksi PAN yang menandatangani usulan HMP tersebut.
Menurut Sudding, persoalan persyaratan Gibran sebagai Wapres bukan sekadar persoalan politik, melainkan menyangkut ketatanegaraan dan kepatuhan terhadap konstitusi.
“Ini tentang persoalan ketatanegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang diamanatkan dalam konstitusi kita,” katanya.
Ia menilai, pengunduran diri Gibran juga berpotensi menjaga stabilitas politik nasional. Sebab, apabila usulan HMP tetap berlanjut, persoalan tersebut dapat berkembang ke ranah hukum.
“Karena mungkin saja kalau HMP jadi digulirkan, Gibran bukan hanya diberhentikan sebagai Wapres tapi juga harus menghadapi konsekuensi hukum atas rekomendasi HMP DPR,” tutur Sudding.
Ia menyebut konsekuensi hukum tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen dan manipulasi regulasi yang menurutnya berpotensi membuat sejumlah pihak dimintai pertanggungjawaban.
Lebih lanjut, Sudding mengapresiasi sikap anggota DPR dari seluruh fraksi yang mendukung usulan HMP.
Menurut dia, kesolidan tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPR telah dijalankan secara objektif dan berdasarkan ketentuan konstitusi.
“Dengan adanya suara bulat dari semua fraksi, itu menunjukkan proses politik DPR berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ia juga menilai anggota DPR telah menjalankan fungsi pengawasan secara transparan dan akuntabel.
“Saya juga melihat, kawan-kawan di DPR menjalankan fungsi pengawasan dewan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Semua dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan konstitusi,” kata Sudding.
Sudding menegaskan, jabatan Wapres tidak hanya didasarkan pada dukungan politik dan hasil pemilihan umum. Setiap calon pejabat negara juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
“Dalam negara hukum, tidak boleh ada pengecualian terhadap persyaratan jabatan publik. Siapa pun yang mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden wajib tunduk pada ketentuan hukum yang sama. Mandat politik melalui pemilu harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap konstitusi,” ucapnya.
Terkait pengisian jabatan Wapres, Sudding menjelaskan bahwa MPR nantinya akan menggelar Sidang Paripurna untuk memilih pengganti Gibran.
Berdasarkan mekanisme yang disampaikan dalam keterangannya, pemilihan Wapres pengganti harus dilakukan paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
Presiden akan mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR beserta persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna digelar.
Selanjutnya, MPR membentuk tim verifikasi yang jumlah anggotanya maksimal lima persen dari keseluruhan anggota MPR. Tim tersebut bertugas memeriksa kelengkapan dokumen dan persyaratan kandidat selama tujuh hari.
Kandidat yang dinyatakan memenuhi persyaratan kemudian menyampaikan pernyataan kesediaan untuk dipilih. Pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara dalam Sidang Paripurna MPR.
Wakil Presiden terpilih nantinya akan melanjutkan sisa masa jabatan.
Sudding menilai, pengunduran diri Gibran juga berkaitan dengan aspek legitimasi moral seorang pejabat publik. Menurutnya, pejabat negara harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat, terutama ketika menghadapi persoalan hukum yang menyangkut persyaratan jabatan.
“Pejabat Negara harus senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat, terlebih ketika menghadapi persoalan hukum yang menyangkut persyaratan dan legitimasi jabatannya,” ujarnya.
Ia berharap proses pergantian Wapres dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mengakhiri polemik yang berkembang di masyarakat.
“Stabilitas Negara harus dibangun di atas kepastian hukum, integritas kelembagaan, dan penghormatan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” tegas Sudding.
“Bahwa keresahan masyarakat yang belakangan muncul mengenai isu kelayakan persyaratan Wakil Presiden diharapkan dapat segera berakhir,” pungkasnya. (r5/rdn)
