Suarapena.com, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan pembersihan lahan seluas sekitar 5.000 meter persegi di Hutan Kota Penjaringan, Jakarta Utara, yang selama ini digunakan sebagai tempat pembuangan sampah ilegal.
Pembersihan lahan tersebut akan segera dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta. Setelah sampah diangkut, kawasan itu akan ditanami pohon dan dikembalikan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau (RTH).
Keputusan tersebut disampaikan Pramono setelah meninjau Hutan Kota Penjaringan di Jalan Kepanduan II, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (12/11/2026).
Peninjauan itu merupakan tindak lanjut rapat terbatas tingkat Kecamatan Penjaringan yang sebelumnya membahas persoalan pembuangan sampah ilegal dan penataan kawasan.
Pramono mengatakan, penggunaan sebagian lahan hutan kota sebagai tempat pembuangan sampah menjadi salah satu persoalan utama yang harus segera diselesaikan.
“Salah satu hal yang diputuskan yaitu isu utama mengenai Taman Hutan Kota Penjaringan. Ada kurang lebih 5.000 meter persegi yang digunakan menjadi tempat untuk pembuangan sampah ilegal,” kata Pramono.
Ia memastikan proses pembersihan dimulai pada hari peninjauan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan melakukan penghijauan kembali setelah lokasi tersebut bersih dari sampah.
“Maka sudah saya putuskan, pertama: tempat atau lokasi yang untuk dumping atau membuang sampah ilegal itu segera dibersihkan, dan mulai hari ini kita akan bersihkan,” ujarnya.
Selain membersihkan sampah, Pramono meminta pembangunan pagar di sekitar kawasan Hutan Kota Penjaringan segera diselesaikan.
Pembangunan pagar tersebut ditujukan untuk membatasi akses masuk dan mencegah lokasi itu kembali digunakan sebagai tempat pembuangan sampah ilegal.
Berdasarkan laporan yang diterima, progres pembangunan pagar saat ini telah mencapai 70 persen. Pekerjaan tersebut sempat mengalami kendala akibat persoalan okupasi lahan dan pencatatan aset di lingkungan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta.
Hutan Kota Penjaringan dibangun pada 2010 hingga 2011 di atas lahan seluas 4,4 hektare. Kawasan tersebut juga memanfaatkan sebagian lahan milik PT Jakarta Propertindo (Jakpro) seluas 9.578 meter persegi.
Adapun penataan pagar telah dialokasikan dalam Tahun Anggaran 2025 dengan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar.
Untuk mempercepat penyelesaian pembangunan, Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional (BPN), PT Jakpro, PT Jasa Marga, serta sejumlah perangkat wilayah dan instansi terkait.
Koordinasi tersebut menghasilkan kesepakatan mengenai lokasi pemagaran, termasuk pada sisi jalan tol.
Pramono juga meminta pengawasan terhadap akses jalan menuju kawasan hutan kota diperketat. Pasalnya, berdasarkan laporan Camat Penjaringan dan petugas kebersihan, aktivitas pembuangan sampah ilegal kerap dilakukan pada malam hari.
Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Pemprov DKI Jakarta berencana mengumumkan pihak-pihak yang terbukti melakukan pembuangan sampah ilegal kepada masyarakat.
Menurut Pramono, langkah tersebut diperlukan agar perusahaan atau pelaku usaha yang menggunakan jasa pengangkutan sampah dapat mengetahui ke mana sampah mereka dibuang.
Pihak yang dimaksud termasuk hotel, restoran, dan kafe yang menggunakan jasa pengangkut sampah pihak ketiga.
“Dan saya akan segera mengumumkan, sesuai dengan apa yang sudah menjadi keputusan Pemerintah DKI Jakarta, bagi siapapun yang melakukan itu, maka akan diumumkan kepada publik,” kata Pramono.
Ia berharap keterbukaan informasi tersebut dapat mencegah praktik pembuangan sampah sembarangan yang berdampak buruk terhadap lingkungan dan kenyamanan masyarakat.
“Supaya hotel, restoran, kafe yang selama ini menggunakan jasa mereka untuk membuang, mereka akan tahu bahwa itu dibuang sembarangan, dan itu sangat mengganggu sekali,” lanjutnya.
Tidak hanya berfokus pada penanganan sampah, Pemprov DKI Jakarta juga berencana membenahi fasilitas pendukung di Hutan Kota Penjaringan.
Pembenahan meliputi revitalisasi jalur akses, perbaikan sarana olahraga, serta penataan area bermain anak.
Pramono menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari penataan kawasan secara menyeluruh agar Hutan Kota Penjaringan dapat kembali menjalankan fungsi ekologis dan sosialnya.
Dengan demikian, kawasan yang sebelumnya digunakan sebagai tempat pembuangan sampah ilegal diharapkan dapat kembali menjadi ruang terbuka hijau yang bersih, tertata, dan dapat dimanfaatkan masyarakat. (sp/pr)
