Suarapena.com, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam upaya tersebut, penandatanganan deklarasi kesepakatan peningkatan Luas Tambah Tanam (LTT) menjadi langkah nyata untuk mencapai target ambisius 2,3 juta hektare pada tahun 2025.
Komitmen ini disampaikan oleh Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, dalam rapat koordinasi (rakor) pencapaian swasembada pangan pada Kamis (16/1/2025) di Ghradika Bhakti Praja.
Acara tersebut juga dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Sekretaris Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Ahmad Musyafak, serta perwakilan TNI, Polri, dan 17 bupati se-Jawa Tengah.
Gubernur Nana menegaskan, sebagai salah satu daerah penumpu pangan nasional, Jawa Tengah harus menghadapi tantangan besar untuk memenuhi target tersebut, meskipun ada kendala seperti musim kemarau, serangan hama, serta masalah pasokan air dan irigasi. Namun, ia optimis dengan dukungan dari Kementerian Pertanian, serta bantuan berupa alat mesin pertanian (Alsintan), pupuk bersubsidi, dan infrastruktur irigasi, target ini bisa tercapai.
“Kita bisa jika kita berkomitmen. Kami melihat kesungguhan Kementan yang mendorong kami untuk terus meningkatkan sektor pertanian demi swasembada pangan,” ujar Nana.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, TNI, dan Polri dalam mendukung pencapaian Luas Tambah Tanam (LTT). Dukungan tersebut menjadi kunci untuk memastikan program ini berjalan dengan efektif.
Sekretaris Ditjen Tanaman Pangan Kementan, Ahmad Musyafak, menyebut Kementan akan terus memberikan bantuan kepada Jawa Tengah untuk mencapai target LTT 2,3 juta hektare pada 2025.
“Target nasional untuk LTT pada 2025 adalah 20 juta hektare, dengan Jawa Tengah mendapatkan alokasi sebesar 2,3 juta hektare. Ini adalah target yang harus kita capai bersama,” katanya.
Selain itu, Jawa Tengah ditargetkan memproduksi 11,8 juta ton beras pada 2025. Untuk mendukung keberhasilan tersebut, Kementan bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk meningkatkan infrastruktur irigasi, serta memberikan kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani tanpa agunan.
Di sisi lain, Kementan juga telah menyediakan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 1,38 juta ton atau senilai Rp6,74 triliun. Proses distribusi pupuk kini dipermudah, cukup dengan KTP tanpa perlu menggunakan Kartu Tani.
“Kami akan pastikan pupuk sampai tepat waktu dan tepat sasaran,” tegas Ahmad.
Dengan segala upaya dan kerjasama yang solid, pemerintah Provinsi Jawa Tengah yakin dapat mewujudkan swasembada pangan yang akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. (sp/pr)