Suarapena.com, SEMARANG – Nana Sudjana selaku Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, menandatangani dan menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2024, kepada perwakilan instansi vertikal kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah se-Jawa Tengah.
Acara penyerahan tersebut berlangsung di Grhadhika Bhakti Praja, pada hari Senin (4/12/2023), bersama dengan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Tengah.
Dana yang bersumber dari APBN 2024 sebesar kurang lebih Rp111 triliun itu, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.
Nana Sudjana selaku Pj Gubernur mengungkapkan, alokasi APBN 2024 untuk Jawa Tengah mengalami kenaikan sebesar Rp7 triliun dibandingkan dengan anggaran 2023. Kenaikan tersebut merupakan buah dari kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, yang dilakukan oleh seluruh instansi vertikal kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah.
Ia menambahkan, dengan adanya kenaikan anggaran itu, diharapkan dapat meningkatkan kinerja di seluruh satuan kerja, terutama di Pemprov Jateng, instansi vertikal, serta pemerintah kabupaten/ kota.
“Penganggaran ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kita juga terus melaksanakan dan mengupayakan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah,” ujar Nana.
Ia menjelaskan, pengelolaan anggaran 2024 difokuskan pada perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM), percepatan transformasi ekonomi hijau melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA), pemberian subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran, penguatan sinergi anggaran pusat dan daerah, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara.
“Kita tetap mengutamakan program nasional, juga termasuk program daerah seperti masalah stunting, masalah kemiskinan, juga masalah kestabilan inflasi,” tambah Nana.
Selain itu, juga dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia di Jawa Tengah.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Provinsi Jawa Tengah, Muhdi mengatakan, APBN menjadi instrumen yang diandalkan sejak 2020 sampai 2023. Penyerahan DIPA dan buku daftar TKD ini menandai, APBN 2024 sudah bisa dilaksanakan pada akhir 2023, dengan persiapan tertentu seperti tender pekerjaan fisik dan evaluasi.
“Harapan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan penggunaan anggaran yang menumpuk di akhir tahun, tidak terjadi lagi di tahun 2024. Ini kita dorong agar satker kementerian/lembaga dan OPD untuk pemerintah daerah, bisa melaksanakan anggaran 2023 secepat mungkin,” kata dia.
Muhdi menjelaskan, pelaksanaan alokasi anggaran ini sudah ditentukan penggunaannya. Dia berharap, ada sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran. Dengan demikian, tidak terjadi tumpang tindih.
Ditambahkan Muhdi, alokasi anggaran itu didorong untuk menciptakan sumber daya manusia, baik dari sisi pendidikan, lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, penurunan inflasi, dan stunting.
“Itu yang menjadi fokus perhatian pada era transisi saat ini,” jelasnya. (ul/sng)
