Suarapena.com, BEKASI – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Yenny Kristianti, menyoroti sejumlah kelemahan dalam penanganan kebakaran di SPBE Cimuning, Mustikajaya, yang terjadi beberapa waktu lalu.
Hal itu disampaikan Yenny usai rapat kerja Komisi II DPRD Kota Bekasi bersama dinas terkait, pihak SPBE, Pertamina, serta aparatur kelurahan, Rabu (6/5/2026).
Yenny menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) keselamatan dan kesehatan kerja (K3), baik dari pihak pengelola SPBE maupun Pertamina.
“SOP terhadap K3 pemilik SPBE dan standar K3 dari Pertamina seperti apa, ini harus diuji,” kata Yenny.
Ia juga mempertanyakan apakah telah dilakukan audit berkala terhadap objek vital negara, khususnya pada jalur pipa gas di SPBE tersebut. Menurut dia, sistem peringatan dini terhadap potensi bahaya di sekitar lokasi harus dipastikan tersedia dan berfungsi.
“Sistem K3 ataupun peringatan dini potensi bahaya di lokasi sekitar SPBE harus benar-benar ada,” ujarnya.
Di sisi lain, Yenny meminta agar penanganan terhadap korban kebakaran mengedepankan aspek kemanusiaan. Ia menilai santunan dan bantuan kepada keluarga korban perlu menjadi prioritas.
Terkait penilaian kerugian warga, Yenny menyebut tim appraisal akan melakukan penghitungan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk status hukum kepemilikan rumah seperti sertifikat hak milik.
Lebih lanjut, Yenny menilai pengawasan operasional oleh Pertamina selama ini cukup ketat. Namun, menurut dia, penyebab utama kebakaran tetap harus ditelusuri secara menyeluruh.
“Apakah instalasi sudah sesuai standar Pertamina, apakah ada mesin yang bermasalah, dan bagaimana hasil pengecekan dari Pertamina, ini harus dijelaskan,” ucapnya.
Selain itu, Yenny juga menyinggung status perizinan SPBE Cimuning yang telah berdiri sejak 2009. Ia mengatakan, perizinan lama tidak bisa disamakan dengan regulasi terbaru, termasuk terkait Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
“Perizinan yang lama tentu tidak bisa disamakan dengan standar sekarang,” kata Yenny. (sp/pr)
