SUARAPENA.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) harus ditempatkan sebagai kebijakan strategis yang harus dijalankan secara konsisten, bukan sekadar kebijakan teknis administratif yang diperlukan sebagai pelengkap syarat dalam proses pengadaan barang dan jasa.
“Itu saya lihat baik di kementerian, maupun di BUMN atau di lembaga. Ini tolong digarisbawahi,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Evaluasi Implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/8/2017) sore.
Ditegaskan Jokowi, konsistensi kita dalam menjalankan kebijakan TKDN ini bukan hanya penting untuk mengurangi ketergantungan pada produk-produk impor, tapi juga bisa mendorong masuknya investasi di sektor industri substitusi impor.
“Ini penting sekali. Saya ingatkan, memperkuat terjadinya transfer teknologi, menghidupkan industri pendukung, dan bahkan industri baru, membuka –ini yang paling penting– lebih banyak lagi lapangan pekerjaan, dan muara akhirnya adalah akan bisa menggerakkan roda perekonomian nasional kita,” tegas Jokowi.
Jokowi meyakini produk-produk yang dihasilkan oleh industri nasional kita jika terus diperkuat, terus didampingi, difasilitasi, akan mampu bersaing dengan produk-produk impor, baik dari sisi harga maupun dari sisi kualitas.
“Saya harap bahwa ini menjadi pondasi bagi kita untuk mempunyai industri nasional yang semakin kuat, tangguh, dan kompetitif,” ujarnya.
Jokowi mengakui, dirinya melihat di BUMN-BUMN ,terutama yang berskala besar masih banyak yang belum melihat TKDN ini. Karena itu, Jokowi menekankan untuk urusan TKDN itu, akan ia ikuti, baik lewat nanti BPKP maupun lewat cara yang lain. (setkab/sng)
