Suarapena.com, JAKARTA – Uang Rp6,62 triliun hasil denda administratif kehutanan dan penyelamatan keuangan negara baru-baru ini menyeruak ke publik, dan Presiden Prabowo Subianto langsung menghitung potensi manfaatnya: bisa membangun 100 ribu rumah untuk korban banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera.
“Kalau kita lihat, kerugian negara sebenarnya jauh lebih besar. Kalau diteliti serius, dendanya bisa ratusan triliun rupiah. Ada yang bandel, menganggap remeh, tapi kita buktikan pemerintah tidak main-main,” tegas Prabowo dalam sambutannya di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Presiden menambahkan, uang ini juga bisa digunakan untuk merenovasi 6.000 sekolah dan tentunya membangun rumah bagi ribuan pengungsi. Dalam kesempatan itu, Prabowo bahkan menanyakan langsung kepada para menteri Kabinet Merah Putih soal kebutuhan hunian untuk para korban bencana. Menurut laporan yang diterima, hunian tetap yang dibutuhkan mencapai hampir 200 ribu unit.
“Dengan dana ini saja, 100.000 rumah sudah terbayar. Bayangkan, hanya dari 20 perusahaan sawit yang ingkar, kita sudah bisa menyelamatkan hidup 100.000 saudara kita,” kata Prabowo.
Selain itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan keberhasilan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menguasai kembali 4 juta hektare hutan. Pada tahap V, seluas 893.002 hektare diserahkan, termasuk lahan perkebunan sawit 240.575 hektare dan hutan konservasi 688.427 hektare yang akan direhabilitasi.
Nilai Rp6,62 triliun tersebut berasal dari denda 20 perusahaan sawit dan satu tambang nikel senilai Rp2,34 triliun, serta penyelamatan keuangan negara terkait korupsi CPO dan impor gula senilai Rp4,28 triliun.
Prabowo menekankan, keberhasilan ini menegaskan pemerintah tegas menegakkan hukum, menyelamatkan aset negara, dan langsung berdampak bagi masyarakat yang terdampak bencana. (sp/pr)
