Suarapena.com, JAKARTA – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan pemerintah harus segera bertindak cepat dan konkret untuk menyelesaikan masalah angkutan online yang telah berlarut-larut selama ini. Ia mengajak semua pihak untuk mencari solusi win-win yang menguntungkan baik para mitra pengemudi maupun penyedia layanan agar sektor angkutan online bisa berjalan lancar dan adil.
Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Kementerian Perhubungan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (30/6/2025) kemarin, politisi Fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan pemerintah bisa belajar dari pengalaman negara-negara lain yang berhasil mengatur angkutan online dengan lebih efektif. Namun, ia juga mengakui tantangan besar yang ada, terutama karena belum adanya undang-undang khusus yang mengatur layanan ini secara menyeluruh.
“Regulasi yang ada saat ini masih sebatas Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri, yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah. Kami sebagai wakil rakyat memohon agar keadilan benar-benar hadir bagi masyarakat, terutama bagi jutaan mitra pengemudi dan pelaku UMKM yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini,” ujar Lasarus.
Ia menegaskan pentingnya negara hadir dengan kebijakan yang arif dan bijaksana, didukung data valid, demi menjaga roda ekonomi yang sedang berputar di tengah jutaan pelaku angkutan online dan UMKM.
Menurutnya, kehadiran negara bukan hanya sebatas pengatur, tapi juga pelindung dan fasilitator bagi seluruh lapisan masyarakat yang menggantungkan masa depannya pada angkutan online.
“Kami meminta pemerintah mengkaji persoalan ini secara cermat supaya keputusan yang diambil bisa benar-benar memenangkan semua pihak,” pungkasnya. (r5/bia/um)
