Suarapena.com, BANDUNG – Dengan pemilihan umum hanya seminggu lagi, semua elemen masyarakat diharapkan untuk menjaga masa tenang. Pada Rabu, 7 Februari 2024, 27 pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat berkumpul di Sport Jabar untuk membahas kesiapan mereka dalam menyelenggarakan pemilu.
Bey Machmudin, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat , menekankan pentingnya pertemuan ini dalam menyelaraskan persepsi dan strategi dalam mempersiapkan pemilu di wilayah Jabar, khususnya dalam pengawasan selama masa tenang. “Jawa Barat memiliki jumlah TPS terbanyak di Indonesia. Kami akan memastikan bahwa semua warga yang terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilih mereka,” kata Bey.
Dia juga meminta Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk berpartisipasi dalam menjaga kelancaran pemilu, mengingat BMKG memprediksi hujan ekstrem akan terjadi hingga Maret. “BPBD harus mengantisipasi potensi bencana agar tidak mengurangi hak pilih masyarakat. Untuk KPU, penghitungan suara harus dilakukan secara transparan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua KPU Jabar, Ummi Wahyuni, menyebutkan bahwa pada tahun 2024 ada dua momentum penting dalam pesta demokrasi, yaitu pemilu serentak dan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang. “Jawa Barat adalah provinsi terbesar dengan jumlah DPT sebanyak 35.714.901 pemilih yang tersebar di 140.457 TPS,” kata Ummi.
KPU Jabar telah melantik 989.133 orang KPPS dari total penyelenggara pemilu sebanyak 1,3 juta orang. Ummi menambahkan, KPU Jabar juga telah melakukan distribusi logistik yang terdiri dari 183 juta lembar surat suara dan 750.000 kotak suara. “Target distribusi ini paling lambat sampai tanggal 12 Februari sampai ke seluruh TPS di Jawa Barat,” katanya.
Di sisi lain, Ketua Bawaslu Jabar, Zacky Muhammad Zamzam, menjelaskan bahwa meskipun tersisa 7 hari lagi, kampanye hanya efektif sisa satu hari lagi. Sebab pada tanggal 10 Februari, semua aktivitas kampanye pemilu harus berhenti karena memasuki masa tenang.
“Bagi Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, masa tenang 11-13 Februari bukan merupakan masa tenang bagi kami. Justru detik-detik jelang pemungutan suara ada berbagai macam potensi pelanggaran yang bisa terjadi. Bisa berupa kampanye di masa tenang, money politik, politisasi SARA, info hoaks, atau politisasi birokrasi,” ungkap Zacky.
Dia mengakui, sampai saat ini Bawaslu Jabar telah menangani 131 laporan maupun temuan Panwaslu terkait pelanggaran pemilu. Bentuknya berupa pidana pemilu, administrasi, kode etik penyelenggara pemilu, kode etik ASN, dan perundang-undangan lainnya. Sebagai upaya preventif potensi pelanggaran, Bawaslu Jabar telah melakukan berbagai kegiatan pendidikan politik dan sosialisasi pengawasan berjumlah 10.912 komponen kegiatan.
“Upaya ini sudah sangat maksimal untuk memitigasi potensi pelanggaran di seluruh tahapan pemilu. Kita bisa saling bersinergi agar mampu memitigasi seluruh potensi gangguan yang bisa terjadi di 27 kabupaten kota se-Jabar,” harapnya.
Menanggapi hal tersebut, Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono, mendorong agar tingkat partisipasi pemilu di Kota Bandung pada periode ini meningkat. “Kalau dilihat tahun 2019 itu angka partisipasi 87 persen. Tahun ini bisa mencapai angka itu, bahkan diharapkan lebih,” kata Bambang.
Terkait DPT, Bambang mengungkapkan, di Kota Bandung terdapat 1.872.381 juta pemilih tetap. Namun hal itu, lanjutnya bisa berubah bahkan bertambah menjelang pelaksanaan pemilihan. “Di Kota Bandung itu DPT berjumlah 1,8 juta, dengan jumlah TPS 7.424 tempat pemungutan. Kita akan maksimal semuanya termasuk pemilih pemula,” lanjutnya. (din/sng)
