Suarapena.com, JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan rasa duka mendalam atas musibah robohnya musala di Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, yang menewaskan tiga orang dan melukai puluhan santri lainnya. Puan menegaskan, keselamatan dan perlindungan santri harus menjadi prioritas utama pemerintah.
“Dukacita mendalam kami sampaikan kepada keluarga korban. Pemerintah wajib memastikan setiap santri dapat belajar dan beribadah di lingkungan yang aman, layak, dan bermartabat,” ujar Puan dalam keterangannya pada Rabu (1/10/2025).
Musala yang masih dalam tahap pembangunan tersebut ambruk pada Senin (29/9/2025) saat santri sedang melaksanakan salat berjemaah. Peristiwa tragis ini menimbulkan luka fisik dan trauma mendalam bagi para santri. Hingga Selasa pagi (30/9/2025), tercatat sebanyak 98 santri menjadi korban, dengan tiga meninggal dunia dan puluhan lainnya dirawat di tiga rumah sakit utama di Sidoarjo.
Tim SAR bersama relawan terus berjuang keras melakukan evakuasi di hari kedua, meski kondisi bangunan yang rapuh sangat mengancam keselamatan. Sampai saat ini, 102 korban telah berhasil dievakuasi, dengan 91 dirawat dan 10 sudah kembali ke keluarga. Namun, sekitar 38 santri masih terjebak di reruntuhan.
Puan mengapresiasi kerja keras tim SAR dan semua pihak yang terlibat, namun ia juga mengingatkan bahwa keselamatan harus menjadi fokus utama selama proses evakuasi berlangsung.
“Evakuasi ini bukan hanya soal kecepatan, tapi juga harus memperhatikan keamanan para santri yang masih terperangkap,” tegas Puan, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI.
Lebih jauh, Puan menilai tragedi ini sebagai peringatan keras bagi pemerintah tentang pentingnya pengawasan ketat terhadap pembangunan fasilitas keagamaan dan pendidikan. Ia menyoroti lemahnya standar keselamatan dan kurangnya pengawasan konstruksi di pesantren-pesantren di seluruh Indonesia.
“Negara wajib hadir memastikan seluruh pembangunan fasilitas publik, khususnya yang digunakan anak-anak, harus mengikuti kaidah konstruksi yang benar dan diawasi secara ketat,” kata Politisi PDI Perjuangan itu.
Selain penanganan darurat, Puan juga mendesak pemerintah pusat dan daerah memberikan pendampingan penuh kepada Ponpes Al-Khoziny, termasuk pendampingan psikologis bagi para korban dan keluarganya.
“Pemerintah, mulai dari Kementerian PUPR, Kementerian Agama, hingga pemerintah daerah, harus bersinergi melakukan audit teknis dan memberikan trauma healing bagi para santri,” ujarnya.
Puan mengingatkan, pondok pesantren sebagai institusi pendidikan keagamaan yang menampung jutaan santri tidak boleh memiliki fasilitas yang membahayakan jiwa anak-anak bangsa.
“Negara tidak boleh abai terhadap hak dasar anak untuk belajar dan beribadah dalam lingkungan yang sehat dan terlindungi dari risiko bencana,” tandasnya. (r5/rdn)
