Suarapena.com, BEKASI – Rapat paripurna antara DPRD dengan Pemerintah Kota Bekasi pada Rabu sore, berlangsung dramatis.
Suasana rapat yang biasanya kondusif, kali ini dipenuhi interupsi dari para anggota dewan.
‘Nyanyian’ nyaring anggota dewan dari berbagai fraksi terdengar dalam ruang rapat itu.
Di situ, para wakil rakyat mulai menyoroti berbagai persoalan yang ada, satu di antaranya ialah PPDB online.
Evi Mafriningsianti, Politisi Fraksi PAN menyuarakan soal daya tampung siswa yang hanya 30 persen atau sekitar 13.600. Padahal, jumlah lulusan SD ke SMP sebanyak 44.000.
“Ini harus menjadi perhatian bersama, kebijakan pemerintah harus pro rakyat, daya tampung yang hanya 30 persen ini harus benar-benar mengakomodir anak-anak didik yang tidak mampu,” ujar Evi, Rabu (31/7/2024).
Meski Evi mencoba meyakinkan dirinya bahwa 70 persen yang tidak tertampung di sekolah negeri tetap akan sekolah, tapi ia merasa khawatir. Ia menyadari tidak semua orang tua siswa dikategorikan mampu.
Hal senada juga disampaikan oleh Sardi Effendi, Politis Fraksi PKS.
Sardi mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas dalam hal pembagian jumlah rombongan belajar atau Rombel.
“Tahun lalu 9 rombel, kenapa tahun sekarang 7? Kita ingin hitung berapa jumlah rombel di setiap sekolah yang tersedia pada hari ini, kalau ruang kelas baru atau RKB kurang, ya kita tambah. Jadi berapa daya tampung sesungguhnya, ini harus tuntas,” cecar Sardi ke Pj Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad.
Tak berhenti di situ, Faisal, Anggota Fraksi Golkar juga ikut bersuara.
Faisal mengaku prihatin atas kondisi saat ini. Kebijakan Pj Gani dinilai sangat jauh dengan yang diharapkan masyarakat.
“Banyak masyarakat tidak mampu dipaksa untuk memasukan anaknya ke sekolah swasta, padahal sebelumnya saya sudah menjelaskan kondisi kepada Pj Wali Kota, tapi rasanya sampai saat ini tidak ada respons, dan terbukti hari ini, kebijakannya jauh dari yang diharapkan,” ucap Faisal.
Dalam interupsinya, Faisal juga meminta Pj Gani menjamin agar anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri dapat bersekolah di sekolah swasta secara gratis.
Sementara, Pj Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad menganggap suara-suara nyaring dari wakil rakyat terkait berbagai persoalan merupakan dinamika biasa.
Ia menilai wajar dalam setiap kebijakan yang diputuskan ada yang merasa puas dan tidak.
“Saya pikir ini dinamika biasa, tentu ada yang puas dan tidak puas,” kata Pj Gani.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa berbagai persoalan yang ada tentu akan menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Tentu ini akan menjadi evaluasi bagi kita pemerintah dan semua, kan peta permasalahannya sudah sama-sama tau, kekurangan gedung, ruang, dan guru. Makanya harus duduk bersama (lagi) dibahas, agar di era yang akan datang tidak berulang, dan dari sekarang kita bisa menyicil permasalahan supaya bisa diputuskan,” terang Pj Gani. (r5/bo)
