Suarapena.com, JAKARTA – Rencana pemerintah menutup sejumlah program studi (prodi) di perguruan tinggi mendapat perhatian dari Komisi X DPR RI. Kebijakan tersebut diminta tidak hanya dilihat dari sisi efisiensi, tetapi juga dalam kerangka penguatan ekosistem pendidikan tinggi nasional.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran yang jauh lebih luas daripada sekadar memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri.
“Pendidikan tinggi memang harus relevan dengan kebutuhan industri, tetapi perguruan tinggi tidak boleh hanya diposisikan sebagai pabrik tenaga kerja,” kata Hetifah dalam keterangannya, Jumat (1/5/2026).
Menurut Hetifah, kampus juga berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, pelestarian budaya, sekaligus pembentuk daya kritis bangsa.
Ia menekankan, setiap kebijakan yang berkaitan dengan evaluasi maupun penutupan prodi harus berbasis kajian akademik yang kuat, komprehensif, dan tidak bersifat reaktif terhadap tren jangka pendek.
“Setiap kebijakan terkait prodi harus didasarkan pada kajian akademik yang kuat dan komprehensif, bukan sekadar mengikuti tren jangka pendek,” ujarnya.
Hetifah juga menolak pendekatan penutupan massal prodi. Menurutnya, langkah yang lebih tepat adalah melakukan transformasi terhadap program studi yang dinilai kurang relevan.
Transformasi tersebut, kata Hetifah, dapat dilakukan melalui revitalisasi kurikulum, penguatan pendekatan lintas disiplin, serta penyesuaian dengan kebutuhan dan potensi daerah.
“Pendekatannya bukan penutupan massal, tetapi transformasi,” tegasnya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa kebijakan yang terlalu berfokus pada efisiensi berisiko mempersempit ruang pengembangan keilmuan di perguruan tinggi.
Hetifah juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses evaluasi serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi dan sivitas akademika.
Ia turut menyoroti perlunya masa transisi yang adil bagi mahasiswa dan dosen apabila kebijakan tersebut tetap dijalankan.
“Mahasiswa dan dosen harus dilindungi, karena kita tidak sedang mengelola angka, tetapi menentukan masa depan pendidikan dan peradaban bangsa,” kata Hetifah. (r5/aha)
