Suarapena.com, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, meminta pemerintah dan PT PLN (Persero) memberikan penjelasan secara transparan kepada masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa waktu terakhir.
Menurut Mufti, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat mendapatkan kepastian mengenai penyebab gangguan pasokan listrik yang belakangan semakin sering terjadi.
“Pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah daerah makin lama semakin sering terjadi dan sangat membebani masyarakat,” kata Mufti dalam keterangannya, Jumat (19/6/2026).
Diketahui, pemadaman listrik bergilir terjadi di sejumlah wilayah sejak awal Juni 2026. PLN sebelumnya menjelaskan bahwa berkurangnya kapasitas pasokan listrik disebabkan gangguan pembangkit dan kegiatan pemeliharaan sistem, sehingga diperlukan manajemen beban di beberapa daerah.
Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan sempat terjadi kendala pasokan batu bara kalori menengah yang dibutuhkan sejumlah pembangkit listrik.
Menanggapi kondisi tersebut, Mufti menilai pemerintah dan PLN perlu menyampaikan informasi yang utuh kepada publik guna menghindari munculnya spekulasi di tengah masyarakat.
“Pemerintah dan PLN harus memberikan penjelasan secara transparan dan komprehensif mengenai insiden pemadaman listrik bergilir ini,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Mufti mengatakan, pemadaman listrik yang terjadi secara berulang telah berdampak terhadap berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari kebutuhan rumah tangga, kegiatan belajar mengajar, hingga aktivitas ekonomi.
Ia menilai kelompok yang paling rentan terdampak adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengandalkan pasokan listrik untuk menjalankan usahanya.
“Pemadaman listrik yang berlangsung lama dan berulang tentu menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun nonmateriil bagi masyarakat,” kata dia.
Lebih lanjut, Mufti mengingatkan bahwa layanan kelistrikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi perhatian utama pemerintah dan PLN.
Menurut dia, keberhasilan transformasi badan usaha milik negara (BUMN) tidak hanya diukur dari capaian bisnis, tetapi juga kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat.
“Transformasi BUMN harus mampu menghadirkan layanan yang andal bagi masyarakat. Dalam sektor ketenagalistrikan, ukuran yang paling mudah dilihat publik adalah apakah listrik tersedia secara stabil ketika dibutuhkan,” ujarnya.
Karena itu, Mufti meminta pemerintah dan PLN segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut sekaligus memastikan kejadian serupa tidak terus berulang pada masa mendatang.
“Masyarakat membutuhkan kepastian dan solusi nyata agar pemadaman listrik bergilir tidak terus terjadi,” kata Mufti. (r5/we)
