Suarapena.com, JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmen penuh dalam mempercepat penanganan banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain fokus pada penanganan tanggap darurat, pemerintah mulai menata langkah rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meninjau lokasi terdampak pada 1 Desember 2025. Kunjungan tersebut, kata dia, menjadi penegas bahwa negara hadir langsung untuk memastikan proses penanganan berjalan cepat dan terkoordinasi.
Dalam keterangan pers di Posko Nasional Penanggulangan Bencana, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025), Pratikno menyebutkan bahwa Presiden memimpin koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk TNI, Polri, pemerintah daerah, serta BUMN.
“Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional. Pemerintah memastikan dana dan logistik tersedia, termasuk penggunaan dana siap pakai pada fase tanggap darurat,” ujar Pratikno.
Ia menambahkan, seluruh lembaga diminta bertindak cepat dalam penyelamatan warga, distribusi bantuan, serta pemulihan fasilitas vital.
Menurut Pratikno, struktur komando penanganan bencana terus diperkuat melalui posko terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. BNPB, TNI, Polri, dan kementerian terkait dikerahkan untuk memastikan distribusi logistik menjangkau wilayah yang masih terisolasi.
Pemerintah juga meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang diperkirakan BMKG berlangsung sampai akhir tahun. Pratikno mengatakan langkah mitigasi terus disiapkan untuk meminimalkan risiko lanjutan.
“BMKG mengingatkan adanya potensi hujan sangat lebat di beberapa wilayah, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Pemerintah tetap siaga,” katanya.
Selain penanganan darurat, pemerintah mulai menyiapkan fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Target awal ditetapkan selama 100 hari dengan rencana kerja satu tahun. Pratikno berharap publik dapat ikut mengawasi perkembangan secara terukur.
“Fase tanggap darurat tetap dipimpin BNPB. Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah menyiapkan timeline satu tahun agar pemulihan berjalan terarah. Fokus kami bukan semata pada bantuan pangan, tetapi memastikan masyarakat dapat kembali membangun kehidupan mereka,” ujarnya.
Pratikno juga menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penanganan di lapangan. Menurut dia, pemerintah terus meningkatkan respons secara berkala.
“Instruksi Presiden jelas: seluruh sumber daya pemerintah pusat, TNI, Polri, dan BNPB harus bergerak cepat. Setiap jam dan setiap menit harus ada peningkatan respons terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Pratikno.
Mengakhiri pernyataannya, Pratikno menyampaikan duka cita mendalam bagi seluruh korban terdampak. “Duka ini adalah duka kita bersama, duka sebangsa dan setanah air,” tandasnya. (sp/stg)
