Scroll untuk baca artikel

NewsPemerintahan

Pemkab Lamandau Tidak Stagnan Lagi Mulai Berbenah Meningkatkan Tata Kelola Pengadaan

×

Pemkab Lamandau Tidak Stagnan Lagi Mulai Berbenah Meningkatkan Tata Kelola Pengadaan

Sebarkan artikel ini

Suarapena.com, KALTENG — Selama beberapa tahun, tata kelola pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kabupaten Lamandau yang berada di wilayah Kalimantan Tengah ini tercatat belum menunjukkan kemajuan signifikan. Data Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) memperlihatkan kondisi yang cenderung stagnan pada masa kepemimpinan kepala daerah sebelumnya.

Berdasarkan data resmi, nilai ITKP Kabupaten Lamandau pada tahun 2021 hanya berada di angka 29,00 dengan predikat Kurang, kemudian naik terbatas pada tahun 2022 menjadi 53,10 (Cukup) dan tahun 2023 sebesar 68,22 (Cukup). Meski terjadi kenaikan angka, peningkatan tersebut belum mampu mengangkat Lamandau keluar dari kategori sedang dan belum mencerminkan lompatan reformasi tata kelola yang berarti.

Advertisement

Scroll untuk terus membaca

Situasi tersebut berubah ketika tongkat kepemimpinan berada di tangan Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra. Pada tahun 2025, nilai ITKP Kabupaten Lamandau melonjak menjadi 83,40 dengan predikat Baik, menandai pergeseran nyata dalam pengelolaan pemerintahan, khususnya di sektor strategis pengadaan barang dan jasa.

Berita Terkait:  Selain Palangka Raya, Ada 2 Kota Lain di Kalteng Disiapkan Jadi Pengganti Ibu Kota Negara

Lonjakan nilai ini bukan sekadar angka statistik, melainkan indikator perubahan pendekatan kebijakan. Penguatan peran UKPBJ, peningkatan kompetensi aparatur, serta optimalisasi sistem pengadaan elektronik dinilai menjadi pembeda utama dibandingkan periode sebelumnya.

Bupati Rizky Aditya Putra menegaskan bahwa reformasi tata kelola menjadi prioritas sejak awal kepemimpinannya.

Berita Terkait:  Selain Palangka Raya, Ada 2 Kota Lain di Kalteng Disiapkan Jadi Pengganti Ibu Kota Negara

“Kami sadar bahwa pengadaan adalah jantung dari pembangunan. Jika tata kelolanya lemah, maka pembangunan ikut bermasalah. Karena itu, pembenahan sistem, SDM, dan transparansi menjadi fokus utama kami,” ujarnya.

Capaian ITKP 2025 menunjukkan adanya kepemimpinan yang lebih terarah dan berani melakukan koreksi kebijakan, berbeda dengan masa sebelumnya yang dinilai belum mampu mendorong percepatan reformasi birokrasi secara nyata.

“Dengan capaian tersebut, Kabupaten Lamandau mulai menempatkan diri dalam peta daerah yang serius membangun tata kelola pemerintahan berbasis akuntabilitas. Publik pun kini memiliki pembanding yang jelas, antara periode stagnasi dan era peningkatan kinerja yang terukur,” imbuhnya. (SP/Adh)

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Suarapena.com | Suara Pena Mata Hati Bangsa

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca