Suarapena.com, JAKARTA – Budi Arie Setiadi namanya. Pria yang akrab disapa Muni oleh rekan-rekannya ini baru saja dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menkominfo menggantikan Johnny G Plate yang diduga tersandung kasus korupsi di lingkungan Kemenkominfo.
Pria kelahiran 20 April 1969 ini sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Desa sejak 25 Oktober 2019 sampai sebelum dilantik menjadi Menkominfo.
Budi yang dikenal sebagai aktivis sosial, politikus, dan sebagai pendiri sekaligus ketua umum organisasi relawan pendukung Jokowi yang dikenal PROJO ini memang aktif sejak mahasiswa.
Saat itu, Budi dipercaya memimpin gerakan mahasiswa sebagai Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) FISIP UI 1994 dan juga Presidium Senat Mahasiswa UI (1994/1995). Ia aktif mendirikan dan membina Forum Studi Mahasiswa (FSM) UI dan juga Kelompok Pembela Mahasiswa (KPM) UI.
Selain itu, Budi juga terlibat aktif di bidang pers kemahasiswaan dengan menjadi Redpel Majalah Suara Mahasiswa UI pada tahun 1993-1994. Ia juga menjadi Ketua ILUNI UI Jakarta (1998-2001) dan mendirikan Gerakan Sarjana Jakarta (GSJ) dan Masyarakat Profesional Indonesia (MPI).
Semasa gerakan reformasi mahasiswa UI pada 1998, bersama aktivis mahasiswa dan alumni UI juga membidani lahirnya Keluarga Besar (KB) UI. Saat reformasi bergejolak 1998, ia menginisiasi dan mendirikan surat kabar yang kritis, “BERGERAK” pada tahun 1998. Bersama wartawan Tempo yang baru saja dibredel, ia aktif mengelola mingguan Media Indoneisa pada tahun 1994-1996. Selanjunya, bersama beberapa seniornya ia ikut menjadi bagian awal dari berdirinya Mingguan Ekonomi Kontan. Budi menjadi jurnalis Kontan dari tahun 1996 hingga 2001.
Pada awalnya, Budi memulai pendidikannya di SD Marsudirini Koja, Jakarta. Pasca lulus, ia kemudia melanjutkan pendidikannya di SMP Marsudirini Koja Jakarta. Kemudian, dari SMP Marsudirini ia lanjut ke SMA Kolose Kanisius Jakarta pada 1988.
Selulus SMA, dia diterima di Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UI dan lulus pada tahun 1996. Lau Budi Arie menyelesaikan studi paska sarjana di Managemen Pembangunan Sosial Universitas Indonesia, dan lulusan pada tahun 2006.
Setelah itu, Budi sempat masuk kedalam dunia politik. Ia tercatat sebagai kader PDI Perjuangan dengan jabatan Kepala Balitbang DKI Jakarta pada tahun 2005-2010 dan juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta.
Sejak Agustus 2013, ia kemudian mendirikan organisasi relawan yang diberi nama PROJO. PROJO berjuang mengumpulkan aspirasi pencapresan Jokowi sebelum dideklarasikan PDIP secara resmi, melawan arus pencapresan Megawati. Karena pada saat itu, PDIP masih memiliki wacana untuk kembali mencalonkan Megawati, dengan beberapa pilihan Cawapres, antara lain Joko Widodo.
Namun, suara akar rumput lebih menginginkan adanya calon presiden baru dan dilakukannya proses penyegaran figur calon presiden. PROJO terlibat dalam mengumpulkan suara dari akar rumput untuk pencalonan Jokowi.
Saat ini, PROJO sudah berkembang dan hadir di seluruh Provinsi di Indonesia. Peran ini terulangi kembali dalam Pemilu 2019. PROJO mendukung pendaftaran kembali Joko Widodo sebagai calon presiden 2019, tetapi beberapa kontroversi sempat merebak seputar pemilihan calon wakil presiden.
Setelah pertentangan mengenai siapa figur yang pantas, Jokowi akhirnya memilih KH. Ma’rif Amin. Dan saat itu PROJO menyatakan mendukung siapapun calon pendamping yang dipilih Jokowi. (Bo/Sp)
