SUARAPENA.COM – Program Kartu Bekasi Sehat (KBS) Berbasis NIK yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bekasi akan disuntik Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tahun anggaran 2017 sebesar 10 miliar rupiah.
Anggota Fraksi PPP DPRD Kota Bekasi, Sholihin mengemukakan rencana penambahan anggaran KBS NIK akan diprioritaskan dan dirapatkan Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi.
“Dinas Kesehatan meminta agar anggaran untuk Kartu Sehat Berbasis NIK ditambah alokasinya. Dinas Kesehatan mengajukan di ABT sebesar Rp10 miliar, namun menurut Bappeda hanya bisa dialokasikan sebesar Rp5 miliar,” kata Sholihin, Kamis (24/8/3017).
Fraksi PPP Kota Bekasi menilai bahwa program tersebut harus diprioritaskan, karena memang positif untuk masyarakat. Untuk itu PPP satu sikap untuk membahas penambahan anggaran untuk KBS NIK bisa direalisasikan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Kusnanto Saidi menyatakan bahwa hingga Agustus ini sudah Rp40 miliar yang digunakan untuk keperluan KBS NIK dari total yang sudah ditekan Rp75 miliar.
“Di bulan delapan ini, sudah 40 persen anggaran yang terpakai, artinya masih tersisa 35 persen,” katanya.
Karena itu, untuk mengantisipasi pembengkakkan anggaran di rumah sakit. Pihaknya kembali memberikan proposal Rp20 miliar di ABT Kota Bekasi.
“Cuma hanya untuk mem back-up saja, bila direalisasinya tidak sampai Rp20 miliar, ya tidak apa-apa, nggak ada masalah juga,” ujar Kusnanto. (sng)
