Suarapena.com, JAKARTA – Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, usulan tersebut telah memenuhi persyaratan jumlah minimal anggota DPR dan dukungan lintas fraksi. Selanjutnya, usulan itu dijadwalkan masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (12/11/2026).
Hal tersebut disampaikan Saan kepada wartawan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
“Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang,” kata Saan.
Saan merinci, dukungan tersebut berasal dari delapan fraksi. Sebanyak 14 anggota berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Fraksi Partai Golkar, 11 anggota Fraksi Partai Gerindra, dan 19 anggota Fraksi Partai NasDem.
Kemudian, terdapat 18 anggota Fraksi PKB, 28 anggota Fraksi PKS, satu anggota Fraksi PAN, serta 18 anggota Fraksi Partai Demokrat.
Menurut Saan, jumlah tersebut telah melampaui persyaratan minimal pengajuan Hak Menyatakan Pendapat, yakni sekurang-kurangnya 25 anggota DPR yang berasal dari lebih dari satu fraksi.
“Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi. Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi. Jadi, dari sisi persyaratan, itu sudah memenuhi syarat,” ujarnya.
Meski telah memenuhi persyaratan jumlah pengusul, Saan mengatakan, usulan tersebut masih harus melewati tahapan pembahasan di internal DPR RI.
Pimpinan DPR akan membawa usulan itu ke rapat pimpinan (Rapim), kemudian dilanjutkan ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI untuk menentukan proses selanjutnya.
“Ini akan kami bawa ke pimpinan DPR RI, rapat pimpinan dan nanti akan kita Bamus-kan,” kata Saan.
Saan menjelaskan, materi usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Pasal tersebut mengatur hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
“Jadi, hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” tuturnya.
Sebagai informasi, Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 memberikan tiga hak kepada DPR, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak tersebut terdapat dalam UU MD3 dan Tata Tertib DPR RI. (r5/rdn)
