Suarapena.com, JAKARTA – Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Indonesia, menegaskan bahwa Dewan Keamanan PBB bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, bukan untuk membiarkan perang dan pembunuhan massal seperti yang dialami oleh Palestina.
“Saya bertanya kepada DK PBB: berapa banyak resolusi tentang Palestina yang sudah disahkan? Dan berapa banyak yang sudah diimplementasikan?” ujar Retno, pada Rabu (24/1/2024) pagi atau Selasa (23/1/2024) waktu New York.
Retno menyampaikan hal itu setelah berpidato dalam debat terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai krisis Israel-Palestina, yang disiarkan secara online, dari kantor pusat PBB di New York, Amerika Serikat.
Retno sengaja mengutarakan hal itu kepada DK PBB karena Indonesia melihat banyak resolusi yang diabaikan terkait Palestina, tetapi tidak ada hukuman bagi yang melanggarnya.
Selanjutnya, Retno menanyakan ke mana Palestina harus mencari keadilan jika DK PBB selama puluhan tahun tidak mampu menjalankan resolusi yang dibuatnya sendiri, sementara Israel membantai rakyat Palestina tanpa diadili.
“Israel harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, termasuk kebrutalan di Gaza. Tidak ada negara yang di atas hukum,” tegas Retno.
“Saya mengulangi, saya mendesak anggota DK untuk secepatnya mengakhiri ketakutan yang setiap hari dirasakan oleh warga Palestina di Gaza dan juga di Tepi Barat,” kata dia.
Dewan Keamanan PBB terdiri dari 10 negara, yang lima di antaranya adalah anggota permanen dan memiliki hak veto yang bisa menggagalkan usaha Dewan Keamanan untuk mengeluarkan resolusi apapun.
Kelima negara dengan hak veto itu adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan China.
Retno juga memperhatikan lebih dari 25.000 ribu jiwa warga Palestina yang gugur serta semakin banyak penduduknya yang kelaparan dan kedinginan, karena DK PBB lambat bertindak.
“Saya menekankan semua dari kita memiliki kewajiban untuk menghormati Hukum Humaniter Internasional tanpa terkecuali, termasuk (dalam menangani) situasi di Gaza,” ucapnya.
Debat terbuka DK PBB itu adalah yang ketiga kalinya diadakan dalam tiga bulan terakhir untuk menanggapi perang Israel di Gaza, yang terjadi sejak 7 Oktober 2023.
Kehadiran Menlu Retno dalam pertemuan itu diungkapkan pemerintah sebagai komitmen Indonesia untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina.
Israel telah melakukan serangan udara dan darat tanpa henti di Jalur Gaza, sejak serangan lintas batas oleh kelompok pejuang Hamas Palestina, yang menurut otoritas Israel membunuh 1.200 orang.
Sekurang-kurangnya 25.295 warga Palestina, yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas akibat serangan Israel sementara 63.000 orang lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan Palestina.
Serangan Israel juga menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut rusak atau hancur, menurut PBB. (sng/ant)