Suarapena.com, BEKASI – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong Kota Bekasi, Jawa Barat, menjadi percontohan nasional dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) bagi penyandang disabilitas, khususnya disabilitas mental dan psikososial.
Hal itu disampaikan Rieke saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI untuk mengawasi pemenuhan dan perlindungan HAM penyandang disabilitas mental di Yayasan Galuh, Bekasi, Rabu (9/9/2026).
Menurut Rieke, Bekasi dapat dikembangkan sebagai model nasional dengan memperkuat layanan secara terintegrasi, mulai dari rehabilitasi sosial, kesehatan, fasilitas, hingga dukungan anggaran pemerintah pusat dan daerah.
“Kota Bekasi ini menjadi percontohan nasional penegakan HAM bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental dan psikososial,” ujar Rieke.
Rieke juga menekankan pentingnya penguatan layanan kesehatan. Rumah sakit dan puskesmas, kata dia, perlu memiliki fasilitas yang mampu memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas mental dan psikososial, termasuk layanan psikiatri.
Politikus Fraksi PDIP itu menegaskan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab negara sehingga perlu didukung melalui APBN dan APBD.
Selain itu, Rieke menyoroti kondisi infrastruktur Yayasan Galuh. Ia mendorong Komisi XIII DPR RI menindaklanjuti temuan tersebut, termasuk mengupayakan perbaikan bangunan dan fasilitas yayasan.
“Minimal Yayasan Galuh ini habis Komisi XIII datang, bangunannya dibenerin,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi Robert TP Siagian mengatakan pelayanan warga binaan Yayasan Galuh dilakukan melalui kolaborasi Dinsos, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, serta RSUD Jatisampurna.
Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin melalui rumah sakit dan puskesmas. Pemkot Bekasi juga akan menyalurkan bantuan permakanan serta tengah memproses hibah untuk Yayasan Galuh sebesar Rp 130 juta.
Selain layanan kesehatan dan sosial, pemerintah daerah bersama perangkat terkait melakukan pendataan terhadap warga binaan baru yang identitas kependudukannya belum teridentifikasi.
Upaya tersebut dilakukan secara bertahap dengan melibatkan kecamatan dan kelurahan untuk memastikan warga binaan tetap mendapatkan hak administratif dan pelayanan dasar. (r5/aha)
