Suarapena.com, PONTIANAK – Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan TNI AU Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026). Setibanya di Kalimantan Barat, Prabowo langsung menggelar rapat terbatas (ratas) membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah pusat, serta unsur pemerintah daerah, termasuk gubernur, kapolda, pangdam, Basarnas, BMKG, dan BNPB.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, terdapat delapan pimpinan kementerian/lembaga dari pemerintah pusat dan 10 unsur pemerintah daerah yang hadir dalam rapat tersebut.
“Pada hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026, telah hadir 8 pimpinan kementerian/lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, kapolda, pangdam, Basarnas, BMKG, BNPB dari daerah,” ujar Teddy.
Dalam rapat tersebut, Prabowo mengatakan kedatangannya ke Kalimantan Barat bertujuan untuk melihat kondisi karhutla secara langsung sekaligus mendapatkan gambaran terbaru dari para pemangku kepentingan.
“Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi,” kata Prabowo.
Tenaga Ahli Kepala BNPB Brigjen TNI (Purn.) Asrianus Bulo kemudian menyampaikan laporan mengenai perkembangan titik panas (hotspot) berdasarkan pemantauan satelit selama 24 jam terakhir.
Menurut Bulo, terdapat 198 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
Selain itu, terdeteksi 3.100 titik panas dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 titik panas dengan tingkat kepercayaan rendah.
Sebaran titik panas tersebut terutama berada di sejumlah wilayah di bagian selatan dan timur Kalimantan Barat.
“Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara di wilayah sektor Selatan. Kemudian di wilayah timur juga Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Sambas,” ujar Bulo.
Pemerintah juga memantau potensi hujan sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla.
Berdasarkan hasil pemantauan, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi terutama di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21-27 Agustus 2026.
Sebelumnya, pemerintah telah melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pada 11-18 Agustus 2026. Operasi tersebut sempat dihentikan karena tidak terdapat potensi awan yang memadai.
Namun, pemerintah berencana kembali melaksanakan OMC pada 23-27 Agustus 2026.
“Kemudian kami sudah rapat dengan BMKG bahwa potensi awal akan terjadi pada tanggal 23-27 sehingga kami akan melaksanakan operasi modifikasi cuaca,” kata Bulo.
Dalam rapat tersebut, Prabowo menginstruksikan penguatan operasi penanganan karhutla di lapangan.
Pemerintah akan menambah tiga batalyon TNI atau sekitar 1.500 personel dari luar Kalimantan. Personel tambahan tersebut mulai didatangkan pada Sabtu hingga Minggu pagi.
“Penambahan 3 batalyon TNI atau sekitar 1.500 personel dari luar Kalimantan yang akan didatangkan mulai hari ini hingga Minggu pagi,” kata Teddy.
Selain personel, pemerintah juga menambah dukungan dari udara. Sebanyak enam helikopter berukuran besar untuk operasi water bombing dijadwalkan tiba pada Sabtu sore.
“Penambahan 6 helikopter besar water bombing yang dijadwalkan tiba pada sore hari untuk memperkuat upaya pemadaman,” ujar Teddy.
Selain mempercepat pemadaman, Prabowo meminta pemerintah daerah memperkuat upaya pencegahan agar karhutla tidak terus berulang.
Pemerintah daerah juga diminta tegas dalam menerapkan aturan di wilayah masing-masing.
“Presiden juga menekankan agar Pemerintah Daerah tegas dalam menerapkan aturan di wilayahnya, sekaligus memperkuat langkah-langkah pencegahan agar kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang,” kata Teddy.
Presiden menekankan pentingnya penanganan karhutla secara cepat, terkoordinasi, dan langsung di lapangan. Penguatan personel, penambahan helikopter water bombing, serta pelaksanaan kembali OMC menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. (sp/stg)
