Suarapena.com, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semakin meluas di sejumlah wilayah Kalimantan.
Puan menilai lonjakan titik panas atau hotspot harus menjadi sinyal bagi pemerintah untuk segera melakukan intervensi. Penanganan, menurut dia, tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus memastikan masyarakat terlindungi dari dampak karhutla.
“Lonjakan titik panas karhutla harus diperlakukan sebagai situasi yang membutuhkan intervensi cepat. Kondisi karhutla yang semakin parah, terutama di Kalimantan, harus segera diatasi,” kata Puan, Jumat (21/8/2026).
Berdasarkan laporan terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah titik panas tertinggi di Kalimantan berada di Kalimantan Tengah dengan 767 titik.
Kalimantan Barat berada di urutan berikutnya dengan 560 titik. Sementara itu, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing mencatat 74 titik, sedangkan Kalimantan Utara sebanyak tiga titik.
Menurut Puan, meluasnya karhutla berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap masyarakat dan lingkungan.
Dampaknya antara lain penurunan kualitas udara, meningkatnya risiko penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terganggunya kegiatan belajar mengajar dan aktivitas masyarakat, kerusakan habitat satwa, serta munculnya kabut asap lintas batas.
Di sejumlah wilayah terdampak, kabut asap bahkan disebut menyebabkan jarak pandang sangat terbatas. Di antaranya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dengan jarak pandang yang dilaporkan hanya sekitar 10 meter.
Untuk mempercepat penanganan, Puan meminta pemerintah menetapkan zona operasi prioritas berdasarkan sejumlah indikator.
Indikator tersebut meliputi kemunculan hotspot berulang, kondisi lahan gambut, tingkat kekeringan, arah angin, kedekatan lokasi kebakaran dengan permukiman, serta kemampuan daerah dalam melakukan pemadaman.
“ Kabupaten dengan risiko tertinggi harus mendapat tambahan personel, pompa, kendaraan tangki, sumber air, serta dukungan udara untuk pemadaman,” kata Puan.
Ia juga meminta pemerintah pusat memberikan dukungan langsung kepada daerah yang tidak memiliki kapasitas memadai untuk menangani karhutla.
Menurut Puan, pemerintah pusat perlu memantau kondisi di lapangan secara real time sehingga daerah yang mengalami keterbatasan dapat segera memperoleh bantuan.
“Pemerintah pusat harus dapat melihat secara real time daerah mana yang lambat merespons dan langsung mengambil alih dukungan jika kapasitas daerah tidak memadai,” ujarnya.
Puan juga meminta operasi pemadaman dari darat diperkuat. Hal itu diperlukan agar api yang tampak telah padam tidak kembali menyala.
Sementara itu, pemadaman melalui udara diminta difokuskan pada wilayah yang sulit dijangkau oleh petugas di darat.
Selain peralatan pemadaman, keselamatan petugas juga menjadi perhatian. Puan meminta pemerintah memastikan personel di lapangan memperoleh alat pelindung diri yang memadai.
Perlengkapan tersebut antara lain baju tahan api, helm khusus, kacamata pelindung, masker respirator, sarung tangan tahan panas, dan sepatu bot lapangan.
“Ini untuk melindungi petugas dari kobaran api, panas ekstrem, dan asap pekat di lapangan. Kondisi karhutla di Kalimantan sudah sangat mengkhawatirkan sehingga intervensi pemadaman titik api harus cepat dilakukan, dan dengan cara efektif,” kata Puan.
Puan menegaskan, upaya penanganan karhutla harus berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat.
Ia meminta pemerintah melakukan pemetaan terhadap dampak karhutla dan memantau kualitas udara secara berkala di wilayah terdampak.
“Perlindungan terhadap masyarakat harus sama besarnya dengan intervensi pemadaman karhutla. Pemerintah harus selalu mengecek kualitas udara di setiap daerah terdampak,” ujarnya.
Apabila kualitas udara telah melewati ambang batas yang aman, Puan mendorong pemerintah menerapkan langkah darurat, termasuk meminta masyarakat mengurangi atau menghentikan sementara aktivitas di luar ruangan.
Tempat penampungan juga perlu disiapkan apabila kondisi masyarakat di wilayah terdampak sudah masuk kategori berbahaya.
Puan secara khusus meminta pemerintah daerah menambah layanan kesehatan bagi kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan.
“Pemerintah wajib menyiapkan stok masker bagi warga dan menyiapkan skenario penyesuaian sekolah dan aktivitas luar ruang apabila indeks kualitas udara terus memburuk,” katanya.
Puan juga mengingatkan bahwa dampak karhutla Indonesia dapat dirasakan hingga negara tetangga.
Kabut asap pekat akibat karhutla dilaporkan telah berdampak terhadap aktivitas sekolah di Malaysia. Singapura juga telah mengingatkan warganya mengenai potensi dampak karhutla dari Indonesia.
Puan meminta pemerintah tidak menunggu sampai persoalan kabut asap kembali menimbulkan keberatan dari negara tetangga.
“Beberapa kali kita pernah mendapat nota protes dari negara tetangga akibat dampak karhutla. Jangan menunggu sampai negara sahabat kembali melayangkan keberatannya karena karhutla tidak cepat diselesaikan,” kata dia.
Selain memperkuat pemadaman, Puan meminta aparat dan instansi terkait menindak pihak yang sengaja melakukan pembakaran maupun pihak yang lalai sehingga menyebabkan karhutla.
Menurut dia, penegakan hukum penting dilakukan karena kerugian akibat karhutla tidak hanya menyangkut lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat, pendidikan, dan kegiatan ekonomi.
“Setiap titik api harus diketahui siapa yang bertanggung jawab. Selain merugikan dari sisi kesehatan dan pendidikan anak-anak sekolah, karhutla juga menyebabkan sejumlah aktivitas ekonomi masyarakat terganggu,” ujar Puan.
Puan juga meminta pemerintah daerah menjelaskan penyebab karhutla di Kalimantan dapat meluas hingga menimbulkan dampak yang besar.
“Pemerintah daerah juga harus dapat menjelaskan mengapa karhutla di Kalimantan bisa meluas sedemikian rupa,” kata Puan. (r5/aha)
