Suarapena.com, JAKARTA – Gagasan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengirim siswa bermasalah ke barak militer menuai sorotan tajam dari anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana.
Program yang rencananya dimulai pada 2 Mei 2025 ini dianggap terlalu menyederhanakan kompleksitas persoalan kenakalan remaja.
Gubernur yang akrab disapa Kang Demul itu menyebut program pendidikan ala militer selama enam bulan tersebut sebagai upaya pembinaan karakter. Fokusnya adalah siswa yang sering terlibat tawuran, geng motor, hingga pergaulan bebas.
Sebanyak 30–40 barak militer telah disiapkan bekerja sama dengan TNI dan Polri di sejumlah wilayah rawan di Jawa Barat.
Namun, Bonnie menegaskan bahwa militer bukanlah jawaban tunggal bagi masalah perilaku siswa.
“Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/4/2025).
Ia mengingatkan bahwa siswa bermasalah butuh pendekatan holistik yang menyentuh akar persoalan—keluarga, lingkungan sosial, hingga suasana di sekolah.
Meskipun pihak TNI menjamin program ini hanya dijalankan dengan persetujuan orang tua, Bonnie menilai pendekatan militer justru berisiko mengabaikan kebutuhan psikologis anak.
“Melibatkan psikolog dan psikiater jauh lebih tepat ketimbang mengirim mereka ke barak militer,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah daerah memperkuat peran guru konseling dan menciptakan ruang-ruang penyaluran minat siswa di sekolah. Sarana olahraga, seni, hingga pelatihan keterampilan dinilai lebih efektif dalam membentuk karakter positif.
“Kalau semua siswa bermasalah langsung dikirim ke barak militer, lalu bagaimana dengan latar belakang dan kebutuhan unik mereka?” tanya Bonnie. “Setiap anak berbeda, tidak bisa disamaratakan dengan solusi militeristik.”
Tak hanya itu, Bonnie juga mengingatkan agar TNI tetap difokuskan pada tugas utama mereka: menjaga pertahanan negara.
“Jangan bebani tentara dengan urusan yang sebenarnya bisa ditangani oleh tenaga pendidik dan psikolog,” pungkasnya.
Wacana ini pun memicu diskusi publik yang lebih luas: apakah ketegasan ala militer memang solusi atau justru jalan pintas yang mengabaikan sisi kemanusiaan dalam pendidikan? (r5/gal/rdn)
