SUARAPENA.COM – Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin menyebut komitmen pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti hanya pada hal-hal yang bersifat seremonial ataupun administratif semata.
Segala upaya nyata dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi serta birokrasi bersih dan melayani harus terus diselenggarakan oleh unit-unit kerja di bawah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Roadmap Reformasi Birokrasi, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pakta integritas maupun anugerah Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), seluruhnya harus termanifestasikan ke dalam budaya kerja organisasi dan pelayanan publik yang prima.
“Hal itu harus terus terjaga, agar masyarakat dapat menikmati beragam pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah, dan inklusif,” ujar Wapres Ma’ruf Amin, Selasa (21/12/2021).
Saat ini, dikatakan Wapres, merupakan kesempatan yang baik sebagai momentum introspeksi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus berbenah memperbaiki kualitas karakter diri dan organisasi.
Pemerintah pun terus berupaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan birokrasi yang mampu mewujudkan pelayanan publik yang prima.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, penganugerahan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 2021 sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia.
Hal itu juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa reformasi birokrasi telah memberikan hasil nyata berupa pelayanan yang berkualitas dan berintegritas, selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
“Kegiatan penyerahan predikat WBK/WBBM merupakan bagian akhir dari rangkaian proses evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.
Kami berharap, acara ini bisa menjadi forum untuk menggali masukan dan saran juga perbaikan bagi program reformasi birokrasi yang berkenaan (dengan) peningkatan pelayanan dan integritas,” ungkapnya. (Sng/Bo)
