Suarapena.com, BEKASI – Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKB, Ahmadi Madonk, meminta Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan seluruh puskesmas memperketat prosedur pelayanan vaksinasi balita dengan menerapkan pemeriksaan berlapis (double check) sebelum penyuntikan vaksin.
Permintaan itu disampaikan menyusul dugaan kesalahan prosedur vaksinasi terhadap seorang bayi berusia sembilan bulan di Puskesmas Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat. Dalam peristiwa tersebut, bayi dilaporkan mengalami kejang dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
Menurut Ahmadi Madonk, penerapan pemeriksaan berlapis penting dilakukan untuk memastikan jenis vaksin yang diberikan sesuai dengan jadwal imunisasi serta riwayat vaksinasi balita.
“Harusnya ada pemeriksaan berlapis atau double check sebelum melakukan vaksinasi. Tenaga medis harus bertanya kepada orang tua balita, vaksin apa yang akan diberikan dan sebelumnya sudah menerima vaksin apa. Ini harus menjadi prosedur sebelum pemberian vaksinasi,” kata Ahmadi Madonk saat Reses II di RW 12, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kamis (9/7/2026).
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi itu mengatakan, langkah tersebut perlu diterapkan secara konsisten di seluruh 53 puskesmas yang tersebar di Kota Bekasi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
“Saya meminta ke depan seluruh 53 puskesmas di Kota Bekasi menerapkan double check sebelum vaksinasi dilakukan. Hal ini penting agar dugaan salah vaksinasi tidak terulang lagi,” ujarnya.
Meski menyoroti dugaan kelalaian dalam pelayanan vaksinasi, Ahmadi Madonk mengimbau masyarakat agar tidak mengurangi kepercayaan terhadap program imunisasi. Menurut dia, vaksinasi tetap menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam melindungi kesehatan balita.
“Jangan takut untuk melakukan vaksinasi. Pemerintah Kota Bekasi tentu akan memastikan proses vaksinasi dilakukan dengan aman. Vaksinasi merupakan program nasional untuk melindungi balita dari berbagai penyakit. Saya mengimbau masyarakat agar tetap membawa anaknya untuk mendapatkan imunisasi sesuai jadwal,” kata Ahmadi Madonk.
Ia berharap evaluasi terhadap prosedur pelayanan vaksinasi segera dilakukan sehingga kualitas pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kota Bekasi semakin baik dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga. (sp/pr)
