Suarapena.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, kembali menyoroti bencana banjir yang sering melanda wilayah Bekasi.
Dalam sebuah rapat dengar pendapat di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada Rabu (23/4/2025), Andre menegaskan adanya dugaan penyalahgunaan aset negara yang disewakan kepada pihak swasta.
Penyewaan lahan yang tidak tepat, menurutnya, menjadi salah satu penyebab utama terjadinya penyempitan aliran sungai dan meningkatnya risiko banjir.
“Kami meminta data lengkap terkait aset-aset yang disewakan oleh Perum Jasa Tirta II (PJT II) di sepanjang aliran sungai di Bekasi. Salah satu penyebab banjir ini adalah pembangunan ruko-ruko di atas lahan yang seharusnya menjadi jalur air,” ujar Andre.
Menurut Andre, pengelolaan yang buruk oleh oknum-oknum di tubuh PJT II, yang menyewakan lahan kritis seperti bantaran sungai untuk pembangunan komersial, telah mengganggu aliran sungai dan menurunkan kapasitas tampungan air.
Akibatnya, saat musim hujan, limpasan air tidak dapat tertampung dengan baik, menyebabkan banjir besar yang merugikan masyarakat.
“Tindakan ini merugikan lingkungan dan menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap aset negara yang vital. Harusnya PJT II berperan sebagai solusi, bukan malah menjadi sumber masalah,” kata politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Sebagai perusahaan BUMN yang memiliki tanggung jawab mengelola sumber daya air, Andre menegaskan bahwa PJT II seharusnya turut mendukung program pengendalian bencana, bukan malah menyebabkan bencana.
“Ini adalah ironi yang tak bisa dibiarkan. Jangan sampai BUMN yang seharusnya mengelola air malah membuat rakyat kebanjiran,” tandasnya.
Andre juga mengingatkan bahwa fungsi PJT II tidak hanya teknis, tetapi juga strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan keselamatan masyarakat.
Sebagai bagian dari pengawasan parlemen, Andre mendesak PJT II untuk segera menyusun laporan tertulis terkait seluruh aset yang disewakan di sepanjang aliran sungai, terutama yang berada di wilayah Jabodetabek.
“Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada lagi penyalahgunaan lahan yang berdampak langsung pada kerugian publik. Kita tidak boleh menunggu bencana datang dan rakyat menjadi korban,” tegasnya.
Lebih jauh, Andre mengungkapkan, masalah ini bukan hanya soal banjir semata, tetapi juga terkait dengan tata ruang, integritas lembaga, serta bagaimana negara seharusnya hadir untuk melindungi rakyatnya dari dampak perubahan iklim dan urbanisasi yang pesat.
“Tata kelola aset negara harus diperbaiki agar tidak menjadi bumerang bagi keselamatan warga,” pungkas Andre. (r5/um/aha)
