Suarapena.com, JAKARTA – Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Komisi VI DPR RI menekankan pentingnya kesiapan sektor perbankan dalam menjaga kelancaran layanan transaksi masyarakat. Lonjakan mobilitas dan tingginya kebutuhan transaksi tunai maupun digital diprediksi menjadi tantangan utama sepanjang periode libur akhir tahun.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Badung, Bali, beberapa waktu lalu. Menurut Anggia, seluruh bank BUMN dan lembaga terkait perlu memastikan bahwa sistem transaksi dan infrastruktur layanan berada dalam kondisi optimal.
“ATM bukan hanya soal mesinnya. Ada potensi kartu tertelan, kejahatan jalanan, hingga mobile banking yang down saat masyarakat membeli tiket wisata. Semua harus dimitigasi,” ujar Anggia dalam keterangannya, Sabtu (6/12/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Komisi VI mendalami kesiapan sejumlah bank BUMN, mulai dari Mandiri, BNI, BRI, BTN, BP BUMN, hingga Danantara. Pemaparan Bank Mandiri menunjukkan bahwa kapasitas sistem teknologi informasi mereka mampu menampung lonjakan transaksi 2–4 kali dari kondisi normal. Bank Mandiri juga menyiapkan Rp44 triliun uang kartal untuk periode 1 Desember 2025–2 Januari 2026 dan menambah operasional cabang piket pada 27–28 Desember.
Sementara itu, BNI menyiapkan Rp19,51 triliun uang kas nasional dan Rp1,2 triliun kas khusus Bali. Bank tersebut juga menambah teknisi, melakukan preventive maintenance ATM, serta mengerahkan 54–64 personel pendukung pada hari-hari puncak transaksi.
Dari unsur Danantara, SVP Insurance Business Performance Asset Optimization PT Danantara Aset Manajemen, Nora Osloi Sinaga, menyampaikan bahwa BUMN perbankan perlu menjaga kinerja sekaligus meningkatkan kualitas layanan menghadapi meningkatnya kompleksitas transaksi selama Nataru.
“Dalam event Nataru, kompleksitas meningkat. Semua BUMN harus siap, mulai dari SDM, sistem, hingga aplikasi,” ucapnya.
Komisi VI menyatakan akan terus mengawasi kesiapan layanan publik perbankan menjelang Nataru. Selain sistem transaksi, DPR juga menyoroti kecukupan stok uang tunai nasional yang pada 2025 diproyeksikan meningkat 3 persen menjadi Rp41,2 triliun, sebagaimana tercantum dalam Term of Reference (TOR) Kunjungan Kerja.
Dengan penguatan di berbagai lini, perbankan diharapkan mampu memastikan layanan tetap aman, lancar, dan dapat diakses masyarakat sepanjang periode libur akhir tahun. (r5/aha)
