SUARAPENA.com – Kebijakan pengambilalihan kewenangan sekolah tingkat SMA/SMK di bawah Provinsi Jawa Barat memberikan dampak pada panjangnya jalur birokrasi dari tingkat kota dan kabupaten. Hal ini dirasakan berat bagi sejumlah kepala sekolah seperti yang terjadi di Kota Bekasi.
Kepala Sekolah (Kepsek) SMKN 6 Kota Bekasi, Diah Sulistiawati mengungkapkan, operasional sekolah saat ini tersendat dengan belum turunnya anggaran dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dari provinsi dan pusat.
“Operasional kita terjungkal-jungkal. Apalagi SMK kan ada ujian kompetensi berbeda dengan SMA. Menjelang Ujian Nasional (UN) seperti sekarang ini, sekolah SMK yang paling merasakan beratnya,” ungkapnya, Rabu (8/3/2017).
Meski merasakan dampak dari sulitnya birokrasi, dia mengaku tetap konsisten untuk tidak melakukan pungutan kepada siswa. Kendati demikian, dia berharap agar pemangku kebijakan bisa lebih peka untuk memberikan gelontoran dana BOS sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
“Untuk dampak baiknya, saya tidak bisa bilang tidak ada, tapi memang belum ada, karena belum ada anggaran yang diturunkan. Tetapi dengan kondisi seperti apa pun kan kita nggak boleh melakukan pungutan,” tegas Diah.
Ia mengungkapkan, belum lama ini pihaknya harus melakukan pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS), dan 36 unit komputer guna menunjang kebutuhan pelaksanaan UN. Dengan demikian, tidak perlu lagi ada kekhawatiran adanya siswa yang tidak kebagian komputer untuk mengikuti ujian. Selain itu, hambatan jika sewaktu-waktu terjadi pemutusan arus listrik dari pihak PLN juga tidak menjadi masalah dengan tersedianya UPS.
Ditambahkannya, keberhasilan sebuah organisasi atau lembaga sangat tergantung pada kelancaran sistem finansial. “Kita tetap menghormati proses (birokrasi) tapi saya minta, tolong dipercepat,” harapnya. (sng)
