Suarapena.com, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, menilai pemerintah belum menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan pembangunan kawasan perbatasan. Penilaian itu ia sampaikan saat mengikuti kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Komisi II DPR RI di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Rabu (26/11/2025).
Deddy mengungkapkan, dalam dua kali kunjungan yang ia lakukan ke sejumlah wilayah perbatasan, persoalan yang dihadapi masyarakat nyaris tidak berubah. Menurutnya, masalah yang berulang itu mencerminkan ketiadaan perencanaan, penganggaran, dan kebijakan yang rinci dari pemerintah pusat.
“Persoalannya itu-itu saja. Negara belum serius mengurus perbatasan. Tidak ada perencanaan yang detail, tidak ada penganggaran yang detail, dan tidak ada kebijakan yang detail,” ujar Deddy dalam keterangannya, Kamis (27/11/2025).
Ia menjelaskan, persoalan mendasar seperti minimnya infrastruktur, akses kesehatan yang terbatas, lemahnya aktivitas ekonomi, serta fasilitas pendidikan yang belum memadai masih menjadi keluhan utama warga di wilayah perbatasan. Kondisi tersebut, katanya, terjadi hampir di seluruh perbatasan Indonesia.
Karena itu, Deddy mendorong Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) untuk memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Sinergi tersebut dinilai penting untuk merumuskan strategi pembangunan perbatasan yang komprehensif dan berkelanjutan.
“BNPP harus menjadi motor sinergi semua kementerian terkait untuk memikirkan strategi yang benar dalam membangun perbatasan. Tapi keberhasilan itu hanya terjadi kalau daerah juga aktif,” ujarnya.
Menurut Deddy, pemerintah provinsi memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya. Ia menilai pembangunan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pusat, tetapi juga tidak bisa diserahkan seluruhnya kepada daerah.
“Harus ada kolaborasi. Provinsi harus menggerakkan kabupaten/kotanya. Tidak bisa hanya berharap pusat saja atau daerah saja. Semua harus sinergi,” katanya.
Lebih jauh, Deddy menekankan bahwa pembangunan perbatasan seharusnya tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Pemerintah, menurut dia, perlu membangun ekosistem yang menggambarkan perbatasan sebagai beranda depan negara.
Ia mencontohkan bahwa kondisi serupa tidak hanya terjadi di Sambas, tetapi juga di Sintang, Papua, dan berbagai wilayah perbatasan lainnya.
Deddy berharap persoalan pembangunan perbatasan dapat menjadi perhatian Presiden agar dirumuskan sebagai kebijakan nasional. Namun, ia menegaskan bahwa inisiatif awal tetap harus datang dari pemerintah daerah.
“Daerah harus tahu apa yang dibutuhkan wilayahnya. Setelah itu barulah sinergi antarkementerian seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, PUPR, dan lainnya dapat terbentuk,” tandasnya. (r5/aha)
