Demokrasi Sebagai Lahan Pengabdian, Bukan “Pekerjaan Baru”

Oleh: Bili, S.I.P.
Staff SDMO Bawaslu Kota Bekasi

TULISAN ini dilatarbelakangi oleh fenomena semangat gelombang demokrasi yang melanda Indonesia dalam 21 tahun terakhir, yang menurut pengamat telah berubah menjadi demokrasi liberal. Seperti diketahui, gelombang demokrasi membawa pengaruh kuat bagi kemunculan wacana penguatan partisipasi politik yang sebelumnya ditekan pada masa Orde Baru.

Pada masa Orde Baru, mobilisasi politik dilakukan dalam dua dekade: dekade pertama (1970–1980) dan dekade kedua (1980–1990). Pemerintahan Orde Baru menjalankan model pembangunan yang mengedepankan aspek ekonomi ketimbang politik. Banyak sejarawan menyebutnya sebagai model pembangunan teknokratis. Model ini dianggap berhasil dalam menjalankan pembangunan dengan mengontrol ketat kegiatan politik, termasuk partisipasi rakyat. Namun, model pembangunan yang semula dipuja-puja itu akhirnya mendapat kritik dan penentangan keras dari para aktivis pergerakan karena pembangunan ekonomi hanya dinikmati segelintir elit dan menciptakan ketimpangan sosial di masyarakat.

Pasca-lengsernya Orde Baru, partisipasi politik ditingkatkan melalui penguatan partai politik dan pemilu. Konsekuensinya, partisipasi rakyat dalam kegiatan bernegara meningkat, dan pembangunan ekonomi ditujukan untuk pemerataan pendapatan. Model pembangunan pasca-Orde Baru sering disebut sebagai model populis.

Perubahan Politik Global dan Demokratisasi

Pasca-Perang Dunia II, terjadi perubahan politik global yang besar, termasuk lahirnya negara-negara baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang terbebas dari kolonialisme. Di sisi lain, perubahan ini melahirkan polarisasi ideologi antara Blok Barat (demokrasi-kapitalisme) dan Blok Timur (diktator-komunisme). Pertarungan ini dimenangkan oleh Blok Barat, ditandai dengan gelombang demokratisasi di negara berkembang dan runtuhnya rezim komunis di Uni Soviet. Meskipun demikian, Tiongkok kini bangkit melawan dominasi Barat melalui penguasaan perdagangan dunia, yang memicu perang dagang (trade war).

Pemerintahan demokratis dianggap mampu memajukan ekonomi dan kesejahteraan, sebagaimana terjadi di negara-negara Barat. Wacana ini kemudian diadopsi oleh banyak negara berkembang sebagai model pembangunan politik. Dalam demokrasi, rakyat memegang kedaulatan, sehingga setiap orang berhak berpartisipasi dalam menentukan arah negara. Partisipasi politik yang meluas dianggap sebagai kunci pembangunan, baik politik maupun ekonomi.

Demokrasi di Indonesia: Teori vs. Praktik

Di Indonesia, nilai-nilai demokrasi telah diatur dalam konstitusi sejak kemerdekaan. Namun, praktik demokrasi tidak selalu sejalan dengan teori Barat. Pada era Orde Baru, meski menggunakan istilah “Demokrasi Pancasila”, partisipasi politik dikontrol negara untuk stabilitas politik. Pemilu dan partai politik diawasi ketat, bahkan partai disederhanakan menjadi dua partai politik dan satu Golongan Karya.

Sebaliknya, pasca-Orde Baru, partisipasi politik dibuka lebar sebagai wujud kedaulatan rakyat. Pemilu demokratis diselenggarakan, partai politik tumbuh pesat, dan organisasi massa berkembang. Namun, tantangan baru muncul, seperti politisasi demokrasi, transaksionalisme, dan pragmatisme politik.

Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan Pemilu

Partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu terwujud dalam dua bentuk:

1. Partisipasi Formal: Dilakukan melalui organisasi pemantau pemilu yang terakreditasi di KPU atau Bawaslu.
2. Partisipasi Ekstra Formal: Dilakukan oleh komunitas atau organisasi yang tidak terdaftar tetapi aktif mengawasi pelanggaran pemilu.

Kedua bentuk partisipasi ini penting untuk menjaga kualitas demokrasi. Pemantau pemilu berperan sebagai pengingat bagi penyelenggara pemilu, memberikan kritik konstruktif, dan melaporkan penyimpangan.

Tantangan Demokrasi ke Depan 

Menjelang Pemilu 2029 (yang dimulai pada 2027), tantangan serius adalah menjaga ruang demokrasi tetap sehat. Masyarakat harus aktif mengawasi proses suksesi kepemimpinan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Partisipasi politik seharusnya dilandasi niat pengabdian, bukan sekadar mencari keuntungan material.

Penutup 

Demokrasi sejatinya adalah lahan pengabdian, bukan “pekerjaan baru” yang menjanjikan kesejahteraan pribadi. Generasi muda, terutama milenial, diharapkan dapat berpartisipasi dengan tulus untuk membangun demokrasi yang lebih berkualitas.

Daftar Pustaka

1. Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia, 2008.
2. Huntington, Samuel P., & Nelson, Joan M. No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries. Cambridge: Harvard University Press, 1976.
3. Budiardjo, Miriam. Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Gramedia, 1982.
4. Robison, Richard. Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia. Depok: Komunitas Bambu, 2012.
5. Pye, Lucian W. dalam Afan Gaffar. Beberapa Aspek Pembangunan Politik: Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Rajawali Pers, 1983.
6. Huntington, Samuel P., & Nelson, Joan M. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
7. Mujani, Saiful, dkk. Kuasa Rakyat: Analisis Perilaku Memilih dalam Pemilu Legislatif dan Presiden Pasca-Orde Baru. Jakarta: Mizan, 2012.
8. Haryanto, Sindung. Sosiologi Ekonomi. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
9. Perludem. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu. Jakarta: Perludem, 2014.