SUARAPENA.COM – Dishub (Dinas Perhubungan) Kabupaten Bekasi belum punya mobil derek operasional multifungsi. Sampai saat ini, pembicaraan dengan pihak DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat belum sampai pada persetujuan.
“Sedang dalam pembicaraan dengan DPRD Kabupaten Bekasi guna menyetujui pembelian kendaraan secara katalog elektronik,” kata Suhup, Kepala Dishub Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Kata dia, pengadaan kendaraan operasional berupa mobil derek memang diperlukan sebagai pendukung bila ada bahaya pada daerah pemerintahan setempat. Pihak Dishub Kabupaten Bekasi sendiri menganggarkan dana senilai Rp1,6 miliar untuk pengadaan dua armada, dengan harapan realiasi tahun 2017 ini.
Suhup mengakui pihaknya pernah memiliki kendaraan derek tetapi mengalami permasalahan. Oleh karena itu, maka pembayaran dibatalkan untuk mengantisipasi terjadinya masalah lebih lanjut.
Di sisi lain, keperluan adanya mobil derek multifungsi sangat dibutuhkan untuk menopang pengendalian lalulintas dan mengevakuasi kendaraan saat terjadi masalah di jalan raya.
Melihat pentingnya manfaat dari mobil derek multifungsi, pengajuan pengadaan mobil derek multifungsi ini kemudian diajukan kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.
“Saat ini memang baru pengajuan, pasalnya itu berupa elektronik katalog jadi tidak serumit yang dibayangkan,” ujarnya.
Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Kardin menejlaskan, pihaknya akan tetap mendukung dan memberikan dorongan agar pengadaan mobil derek multifungsi bisa segera direalisasikan. Oleh karena itu, dia meminta agar pihak dinas perhubungan juga konsisten untuk mewujudkan kelancaran laluliintas di Kabupaten Bekasi.
Kardin menyebut ada dua jalan utama di Kabupaten Bekasi yang selalu mengalami masalah pada kemacetan yakni jalan Inspeksi Kalimalang, dan Jalan Serang-Cibarusah. Dua jalur lalulintas tersebut, menjadi jalur alternatif bagi kendaraan roda dua, roda empat, bahkan kendaraan besar milik perusahaan dari sejumlah kawasan industri di sekitar Cikarang.
“Sebagaimana mestinya Dishub harus mengalokasikan anggaran pada setiap tahunnya dua hingga empat kendaraan agar pengamanan lebih baik serta cepat terselesaikan. Bilamana diperlukan setiap kecamatan satu armada,” tambahnya. (ars)
