Scroll untuk baca artikel
Par-Pol

DPR Desak BUMN Lakukan Pembenahan dari Hulu hingga Hilir Atasi Kelangkaan Pangan

×

DPR Desak BUMN Lakukan Pembenahan dari Hulu hingga Hilir Atasi Kelangkaan Pangan

Sebarkan artikel ini

Suarapena.com, JAKARTA – Dalam upaya mengatasi kelangkaan pangan yang semakin meresahkan, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, menyerukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengambil peran lebih serius dan proaktif.

Menurutnya, BUMN memiliki kapasitas penuh dalam rantai usaha pangan, yang membentang dari produksi hingga distribusi.

Advertisement
Scroll ke bawah untuk lihat konten

Dalam rapat kerja yang diadakan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada Selasa (19/3/2024), Aria Bima menekankan, “BUMN tidak boleh hanya bertindak sebagai pemadam kebakaran. Harus ada sinergi antara Bulog, PT Pupuk, ID Food, dan PTPN untuk menghadapi tantangan ini.”

Berita Terkait:  Stabilitas Harga Beras Jadi Sorotan Komisi VI DPR di Awal Ramadan

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini juga mendesak kolaborasi yang lebih erat antara semua BUMN, Kementerian BUMN, dan pihak terkait lainnya untuk tidak mengabaikan masalah pangan yang kini menjadi sorotan.

Intervensi pemerintah melalui BUMN dianggap krusial sebagai sektor utama dalam memastikan ketahanan pangan nasional.

Berita Terkait:  Pertamina Diminta Siapkan Stok BBM dan Gas Jelang Libur Nataru

Lebih lanjut, ia menambahkan, “Komisi VI mendesak Kementerian BUMN untuk memperhatikan dan mengambil langkah-langkah konkret dalam mengamankan stok beras nasional. Jika state capital tidak mengambil peran utama, maka akan ada peluang bagi pemburu rente untuk mengeksploitasi situasi.”

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Perdagangan pada tanggal 13 Maret 2024, telah diungkapkan kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk mengawasi stok, distribusi, dan harga pangan secara konkret.

Berita Terkait:  DPR Minta Kemendag Antisipasi Kenaikan Harga Beras, Waspadai Mafia Beras

Kementerian Perdagangan diminta untuk mempersiapkan strategi mitigasi risiko yang mencakup jangka pendek, menengah, dan panjang, guna mengantisipasi lonjakan harga bahan pangan dan mengendalikan inflasi serta stok barang.

Dengan langkah-langkah yang diharapkan ini, DPR menunjukkan komitmennya untuk memastikan bahwa krisis pangan dapat diatasi dengan efektif, dan BUMN diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam upaya tersebut. (r5/bia/rdn)