Suarapena.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi meminta pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi diperketat di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat konflik di Iran.
Menurut Bambang, kondisi geopolitik global tersebut berpotensi memengaruhi beban subsidi energi nasional sehingga penyaluran BBM subsidi harus benar-benar tepat sasaran.
“Kita tahu dampak dari perang di Iran mengakibatkan harga minyak melonjak naik. Maka kita berharap BBM yang bersubsidi itu harus tepat sasaran,” kata Bambang saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BPH Migas di Senayan, Selasa (19/5/2026).
Ia mengatakan, BPH Migas memiliki peran penting dalam memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai kuota dan diterima masyarakat yang berhak.
Karena itu, pengawasan terhadap distribusi solar subsidi dan pertalite perlu diperkuat di seluruh wilayah Indonesia.
Bambang mengungkapkan, kuota solar subsidi pada 2026 ditetapkan sekitar 18,6 juta kiloliter. Adapun kuota pertalite mencapai sekitar 29,27 juta kiloliter.
Menurut dia, potensi penyimpangan distribusi paling banyak terjadi pada penyaluran solar subsidi dan pertalite.
“Karena yang paling sering dilakukan penyimpangan itu solar dan pertalite. Yang diberlakukan per 1 April 2026 menuntut pengawasan yang jauh lebih ketat di lapangan, baik oleh BPH maupun aparat penegak hukum dan juga pemerintah daerah,” ujarnya.
Selain pengawasan langsung di lapangan, Komisi XII DPR RI juga mendukung langkah digitalisasi tata kelola distribusi BBM subsidi.
Digitalisasi tersebut dinilai penting untuk menutup celah penyalahgunaan, termasuk melalui penerapan surat rekomendasi konsumen berbasis digital.
“Komisi XII memandang langkah BPH Migas memperketat pengawasan dan mendorong digitalisasi tata kelola, termasuk digitalisasi surat rekomendasi konsumen pengguna, sebagai upaya penting untuk menutup celah penggunaan BBM bersubsidi,” kata Bambang. (r5/aha)
